JAKARTA-Perjanjian bilateral dinilai justru lebih efektif meningkatkan investasi ketimbang kesepakatan Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). “Karena kesepakatan APEC tidak mengikat (non binding), jadi tidak efektif. Inikan sama saja dengan multilateral,” kata Pendiri Econit, Dr Rizal Ramli di Jakarta, Selasa,(8/10).
Sebagai contoh, kata Rizal, dalam perjanjian bilateral dengan Jepang, pihak Indonesia bisa mengajak langsung pemerintah dan kalangan swasta Jepang untuk berinvestasi.
Menurut Capres versi Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), pertemuan APEC itu hanya sekedar merespon perkembangan ekonomi dunia. “Anggaran APEC yang mencapai Rp380 miliar itu, manfaatnya sangat kecil untuk Indonesia, karena cuma menjadi ajang promosi saja dan memperkenalkan Bali,” terangnya.
Namun Rizal sangat menyayangkan sikap pemerintah Indonesia yang mendorong agar liberalisasi perdagangan semakin dipercepat. “Suara Presiden SBY yang mengajak percepatan liberalisasi hanya menjadi suara dari negara-negara maju, bukan negara-negara berkembang,” terangnya
Padahal, sambungnya, negara-negara berkembang menginginkan percepatan liberalisasi dilakukan secara bertahap. “India dan Argentina justru memperjuangkan suara negara-negara berkembang, dimana mereka menginginkan adanya restrukturisasi lebih dahulu,” paparnya.
Rizal malah menduga KTT APEC ini merupakan ajang perpisahan dari pemerintah SBY. “Saya khawatir KTT APEC itu hanya sebagai perpisahan Presiden SBY dengan negara-negara APEC saja,” tambah Ketua KADIN itu.
Lebih jauh kata Rizal, di negara-negara maju pemerintah selalu membuat kebijakan agar petani lebih sejahtera. Di Indonesia, anggaran perjalanan dinas pejabat dan anggota DPR mencapai Rp 32 triliun, sedangkan anggaran pertanian hanya Rp 17 triliun menjadi Rp 14,5 triliun. “Seharusnya, anggaran perjalanan dinas dipotong tinggal Rp5 triliun. Dan sisanya, Rp27 triliun digunakan untuk kegiatan produktif pertanian,” tuturnya.
Pada dasarnya lanjut Rizal, soal kedaulatan dan ketahanan pangan itu masalah prioritas dan kepedulian penyelenggara negara ini memang tidak berpihak pada pertanian dan petani. Hal itu katanya, tercermin dalam APBN, di mana anggaran untuk pertanian terus dipotong, dan malah lebih besar anggaran kunjungan ke luar negeri. “Jadi, pemerintah ini memang tidak peduli pada kedaulatan dan ketahanan pangan,” tuturnya.
Karena itu ke depan, kalau KTT APEC itu bisa menyelesaikan tiga masalah besar bangsa tersebut, maka itu berarti bermanfaat untuk Indonesia. “Sebaliknya, jika negara ini gagal membangun kedaulatan dan ketahanan pangannya, itu bukti bahwa KTT APEC tak ada manfaatnya untuk bangsa ini,” pungkasnya. **cea
