JAKARTA-Presiden RI Jokowi tidak main-main dengan fungsi intelejen negara, mengingat ancaman global sekarang ini sangat berbahaya bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara. Sehingga Kepala Badan Intelejen Negara (KaBIN) harus mempunyai kepekaan luar bisa terhadap persoalan negara. “Karena itu kalau Pak Sutiyoso benar-benar akan menjadi KaBIN, maka harus diimbangi oleh Wakil Ketua BIN (WakaBIN) dalam menjalankan tugas-tugasnya, mengingat tantangannya sangat kompleks, rumit dan besar,” kata Ketua FPKB DPR RI A. Helmy Faishal Zaini di Jakarta, Kamis (11/6/2015).
Namun demikian kata Helmy Faishal, sesuai UU No.17 tahun 2011 tentang BIN, maka KaBIN itu menjadi hak prerogatif Presiden RI. “Maka, siapapun yang ditunjuk oleh Presiden RI itu merupakan kewenangannya. Hanya saja selama ini banyak terjadi kecolongan; dari kasus bom Bali I dan II. Deklarasi ISIS di Bundaran Hotel Indonesia (HI), tapi negara membiarkan itu,” ujarnya kecewa.
Menurut Helmy Faishal, sesungguhnya fungsi dan tugas intelejen meliputi politik, ekonom, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan (Polesosbudhankam) negara. Sekarang ini ditambah kejahatan dunia cyber (cyber crime) terorisme, Islamic State Irak dan Suriah (ISIS) dan paham, aliran serta ideologi agama radikal yang mengancam eksistensi NKRI. “Kita harapkan Pak Sutiyoso menyadari semua itu dan DPR RI siap memprosesnya,” imbuhnya.
Sementara itu pengamat intelijen Yusuf Warsim menegaskan tak ada masalah dengan keberadaan KaBIN hanya karena Sutiyoso sebagai Ketua Umum PKPI. Maka menjadi perdebatan menarik. Tapi, memang tak bisa menghindari bias politik misalnya untuk mematai-matai partai politik, bahkan untuk memecah-belah parpol. “Yang penting BIN itu menjalankan UU BIN sendiri,” ungkapnya.
Menurut Yusuf, BIN itu yang penting mempunyai progresifitas dan inovasi, jangan sampai kecolongan dalam menghadapi kompleksitas tantangan saat ini. Kelebihan Bang Yos adalah selain lama di dunia militer, juga pernah dua periode sebagai Gubernur DKI Jakarta. “Tentu tidak sampai ‘menjual’ Indonesia, sehingga harus mempunyai integritas. Tapi, ketika masuk DPR maka akan berhadapan dengan partai KIH vs KMP, sehingga tak bisa dipungkiri untuk mematai-matai partai lain,” jelasnya.
Namun secara normatif menurut Yusuf, hal itu bisa diterima. “Memang tak bisa berharap banyak siapapun yang yang akan menjadi kepala BIN, karena masih sering terjadi kecolongan dan dalam banyak kasus seperti terorisme justru dibantu AS, maka perlu dilakukan reformasi BIN dengan mengamandemen UU BIN sesuai kondisi saat ini dan Sutiyoso alumni Orde Baru,” imbuhnya. **cea
