JAKARTA-Asosiasi Tembaga Emas Indonesia (ATEI) meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) agar konsisten menjalankan “Indonesia Incorporeted” karena bisnis mineral di Indonesia diprediksi akan mengalami degradasi (penurunan /kelesuan) yang diakibatkan oleh tidak tepatnya kebijakan pemerintah yang berdampak kepada tutup usaha, kredit macet, PHK, dan perekonomian daerah yang stagnan. “Kita sangat menyayangkan justru di akhir pemerintahan, SBY mengeluarkan banyak kebijakan mineral yang kurang tepat dan tidak inovatif, sehingga dapat merusak bisnis mineral. Kepercayaan bisnis internasional terhadap pemerintah bisa berkurang dan akan berat untuk memulihkannya kembali,” Kata Ketua ATEI Natsir Mansyur di Jakarta (7/2).
Menurut dia, pemerintah di negara yang inovatif, pembangunan smelter dinilai sebagai industri strategis bagi negaranya, sehingga pengusaha yang mau membangun smelter dihargai dan diberikan insentif yang besar. “Kalau Indonesia hanya jualan insentif berupa tax holiday dan tax allowance saja padahal itu sudah kurang zaman”, ungkap Natsir.
Pihaknya juga menyayangkan dengan adanya ketetapan Bea Keluar (BK) Mineral yang tinggi sehingga tidak berpihak pada program hilirisasi mineral. Menurutnya, semangat pengusaha pribumi Indonesia untuk mengimplementasikan UU Minerba No.4/2009 menjadi sirna. “Artinya UU ini tidak bisa jalan karena ada kebijakan pemerintah yang tidak akomodatif, seperti penetapan bea keluar misalnya, padahal jaminan uang mendirikan smelter di negara lain tidak ada jaminan,” kata Natsir.
Bisnis industri mineral, lanjut dia, juga ada di negara lain yang lebih akomodatif, infrastruktur, dan energi tersedia serta lembaga pembiayaannya yang baik. Tapi, di Indonesia penunjang bisnis industri mineral dinilai masih kurang.
Atas adanya permasalahan BK yang tidak mendukung pada hilirisasi, ATEI mempersilahkan pebisnis mineral untuk menempuh jalur hukum arbitrase internasional, MA dan MK lantaran ruang bicara pemerintah sudah tertutup. “ATEI meminta kepada para pihak yang berwenang melakukan audit investigasi bila diperlukan, jangan sampai ada pihak yang diuntungkan secara ilegal. Karena msalah ini cukup aneh” ungkap Natsir.
Semangat UUminerba ini merah putih, kata dia, pengusaha mendukung program hilirisasi mineral membangun smelter, tapi jika pemerintah tidak inovatif dan akomodatif dalam mengimplementasikan UU minerba maka semangat pengusaha membangun smelter menjadi luntur.
Natsir mengatakan, berdasarkan laporan yang dihimpun, potensi kredit macet untuk mineral, seperti bauksit, nikel, tembaga, pasir besi, biji besi mencapai Rp 45 Triliun diikuti dampak setoran APBD berkurang serta tutupnya usaha penunjang bisnis mineral di daerah.
