Dalam keterangan pers usai diperiksa penyidik KPK, jelang akhir November 2013, Boediono menuturkan, setelah Bank Century diambilalih LPS, mandatnya diserahkan kepada KSSK. Maka LPS menjadi pemilik sekaligus pengawas Bank Century.
Karena itu, menurut Boediono, pertanyaan mengenai pembengkakan dana talangan dapat dikonfirmasi kepada LPS.
“Perhitungan validasi yang digunakan untuk menyelamatkan bank ini setelah diambilalih oleh LPS, dan disitulah ada perubahan. Yang mengawal adalah LPS, jadi saya tidak menangani hal itu,” ujarnya.
LPS langsung membantah Boediono. “LPS, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004, harus melaksanakan mandat yang ditetapkan oleh KSSK maupun komite koordinasi. Tidak ada opsi lain dalam melaksanakan mandat itu karena diatur dalam undang undang,” kata Heru budiargo usai menjalani pemeriksaan KPK, belum lama ini. Mandat KSSK berarti mandat dari Sri Mulyani dan Boediono.
Logikanya, di dalam mandat yang diterima LPS itu, tercantum angka atau besaran dana talangan. Sebab, tidak mungkin LPS berani menghambur-hamburkan dana tanpa mandat KSSK.
Bertolak Belakang
Kalau semua pihak terkait menolak bertanggungjawab atas gelembung dana talangan itu, bukankah sudah cukup alasan bagi DPR cq Timwas kasus Bank Century memanggil Boediono?
Akan tercatat dalam sejarah sebagai dosa politik yang besar jika DPR tidak merespons langsung persoalan ini.
Jangan lupa bahwa pertanggungjawaban kasus ini memasuki dimensi baru karena penjelasan pers Boediono cenderung mengaburkan masalah.
Apalagi, tudingan Boediono pun sudah dibantah langsung oleh LPS.
Benar bahwa proses hukum kasus Bank Century sedang berjalan dibawah kendali KPK.
Namun, tidak berarti Timwas DPR harus pasif dan menunggu. Proses hukum itu tidak boleh dijadikan alasan untuk melarang DPR melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat padanya.
Pemanggilan Boediono kali ini pun jangan semata-mata dilihat sebagai proses politik.
Menjadi kewajiban DPR untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sudah terjadi, sehingga tak satu pun institusi terkait siap mempertanggungjawabkan penggunaan dana trliunan rupiah yang dikelola LPS itu.
DPR ingin bertanya, dan karena itu pemanggilan Boediono amat jelas relevansinya, mengingat saat itu dia menjabat gubernur BI merangkap anggota KSSK.
Lebih dari itu, sejumlah dokumen resmi memperlihatkan bahwa Boediono pula yang sangat berkepentingan menyelamatkan Bank Century.
Selasa (10/12), DPR sudah memanggil Boediono. Landasan hukumnya jelas; UU No. 27/2009 yang menetapkan bahwa DPR memiliki tugas dan kewenangan meminta pejabat negara, pemerintah, badan hukum maupun masyarakat untuk dimintai keterangannya demi kepentingan bangsa dan negara.
Dan, setiap pejabat negara, badan hukum dan masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.
Seperti apa pun reaksi kantor Wapres, kesediaan Boediono memenuhi Undangan Timwas DPR sangat diharapkan.
Pemanggilan itu ibarat perahu layar yang sudah terlanjur berada ditengah laut dengan layar terkembang.
Artinya, saat ini, pemanggilan itu sudah masuk mekanisme pemanggilan resmi oleh DPR sebagai lembaga tingggi negara.
Sebuah inisiatif yang tidak serta merta dapat dibatalkan.
Lebih dari itu, kesediaan Boediono sangat penting untuk beberapa alasan berikut ini.
Pertama, dia wajib menjelaskan dengan rinci mengapa keterangannya terdahulu kepada Panitia Khusus DPR bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikannya kepada pers usai menjalani pemeriksaan KPK di Istana Wapres, belum lama ini.
Utamanya soal mekanisme penyelamatan Bank Century; bailout atau pengambilalihan. Mana yang benar? Ini soal kejujuran seorang pemimpin yang harus dijelaskan secara politik di DPR. Bukan soal hukum yang menjadi ranah KPK.
