Kedua, mengapa baru sekarang Boediono menuding LPS – institusi yang bertanggungjawab kepada Presiden — sebagai pihak yg paling bertanggung jawab atas membengkaknya dana penyelamatan Bank Century, dari Rp. 632 miliar menjadi Rp.6,7 triliun?
Apakah Itu berarti Boediono tidak ingin disalahkan atau dikorbankan sendiri? Lagi-lagi, ini soal persepsi yang harus dijelaskan secara politik dan terbuka di DPR.
Mengapa Boediono tiba-tiba ingin menarik Presiden dalam pusaran kasus Bank Century? Sebab, dalam pembahasan formal di Pansus DPR, tidak disinggung sama sekali adanya keterkaitan atau peran Presiden dalam kasus ini.
Ada beberapa dimensi persoalan dalam kasus ini.
Dimensi persoalan yang sedang ditangani KPK dari aspek hukum adalah dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang, serta dugaan tindak pidana korupsi dalam proses pemberian FPJP dan bailout, setelah Bank Century dinyatakan sebagai bank gagal berdampak sistemik.
Pada akhirnya, penjelasan Boediono yang bertolakbelakang itu menjadi persoalan baru yang harus dijelaskan dalam ranah politik yang terbuka bagi publik.
Termasuk tudingan kepada LPS sebagai pihak yang paling bertanggungjawab.
Penjelasan di ranah politik itu harus diterima sebagai sebuah konsekuensi logis. Sebab, ranah hukum adalah ranah tertutup bagi kepentingan penyidikan yang terpaut pada bukti-bukti materil.
Perlu ditegaskan bahwa pemanggilan Boediono bukanlah keinginan orang perorang. Pemanggilan itu merupakan keputusan rapat DPR, sesuai tata tertib, peraturan dan UU No.27/2009.
Penulis adalah Anggota Timwas Century DPR
