JAKARTA-Ketua DPR RI Ade Komarudin menegaskan rencana pembangunan gedung Perpustakan Parlemen tetap berlanjut. Karena itu agar pembangunan ini transparan, maka perlu ada pengawasan ketat terkait dana pembangunan tersebut. “Saya ingin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut terlibat di dalamnya. Sehingga penggunaan uang negara tepat sasaran,” katanya talam acara pressgathering “Sinergi DPR – Wartawan dalam Sosialisasikan Kebijakan DPR RI” di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu (2/4/2016).
Oleh karena itu, Ade meminta BPK diminta mengaudit proses penganggaran pembangunan perpustakaan tersebut agar berlangsung secara transparan. “Saya lebih baik tidak berbuat apa-apa daripada mendorong pembangunan yang salah dan tercela,” tambahnya.
Untuk itu lanjut Akom, kalau rencana perpustakaan itu disebut sebagai untuk “ngerampok” uang negara, justru yang bilang seperti itu biasanya memang “maling”. “Jadi, masyarakat diharapkan terus mengkritisi dan menjadi mitra untuk kinerja DPR RI sesuai fungsi dan tugasnya untuk legislasi, anggaran dan pengawasan. Sehingga kalau DPR gaduh tidak masalah jika untuk kebaikan. Bukan sebaliknya apalagi penyahgunaan kekuasan atau a bus of power,” ungkapnya.
Dengan keterlibatan dua lembaga itu, kata Ade, maka kecurigaan terhadap proyek perputakaan parlemen bisa hilang. Dengan begitu masyarakat bisa memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dari Perputakaan Parlemen ini.
Ade yakin bisa menjadikan Perpustakaan Parlemen sebagai simbol peradaban dan kemajuan parlemen Indonesia. Karena itu, banyak kalangan cendekiawan yang mendukung perpustakaan yang direncanakan sebagai perpustakaan terbesar di Asia Tenggara itu.
“Kalangan cendekiawan di dalam maupun di luar pemerintahan mendukung pembangunan perpustakaan itu, karena akan menjadi simbolisasi dari kemajuan ilmu pengetahuan, pemikiran dan peradaban. Di mana perpustakaan itu juga sebagai insfrastruktur pemikiran ilmu pengetahuan,” ujarnya
Hadir antara lain Sekjen DPR RI Winantuningtyastiti, Kabiro Pemberitaan Media Cetak dan Medsos H. Suratno, Kabid Protokoler Ibu Damayanti, dan lain-lain.
Kalau ada pertanyaan kenapa tidak membangun perpustakaan di seluruh pelosok tanah air? Akom sapaan akrab politisi Golkar itu menyatakan bahwa itu pasti dibutuhkan. Tapi, untuk parlemen itu lebih mendesak agar anggota DPR, seluruh staf ahli DPR RI, juga wartawan kualitasnya akan lebih baik, dan masyarakat yang datang ke DPR RI juga bisa membaca sejarah DPR RI dan lain-lain, sehingga diharapkan menumbuhkan budaya membaca.
Dengan membaca, maka kita memiliki mimpi-mimpi terhadap apa yang harus direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. “Itu baru keinginan. Belum dibicarakan dengan BURT dan Sekjen DPR RI. Tapi, baru wacana saja sudah ditolak oleh sebagian masyarakat. Namun, demi perbaikan dan dengan tujuan yang baik, DPR akan jalan terus. Karena itu meski di-bully, diributkan akan hal-hal baik itu, saya akan jalan terus,” ujarnya.
Termasuk rencana pembangunan Gedung DPR RI yang baru. Mengapa? Setiap hari lalu-lalang orang di DPR RI itu mencapai 9.000-an orang dan terkonsentrasi di Gedung Nusantara I DPR. Untuk memasuki gedung itu setiap harinya, antriannya juga luar biasa macet. “Jadi, menurut arsitektur gedung itu sudah berbahaya. Tapi, ini tidak disampaikan ke publik, sehingga yang ada hanya protes menolak pembangunan. Ini yang mesti diluruskan. Bayangkan 560 anggota DPR dengan 7 stat-nya sudah 3.920 orang. Belum ditambah karyawan PNS, cleaning service, tamu, dan keluar-masuknya logistic, dan barang-barang lainnya, sehingga gedung itu sudah tidak memadai lagi,” pungkasnya. **aec
