Bukan Harga Mati, Isi Perppu Covid-19 Bisa Berubah Jelang Pengesahan DPR

Ilustrasi

JAKARTAMenjelang pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 untuk penanganan COVID-19 oleh DPR paska Idul Fitri 2020, banyak pihak memprediksi isi sebagian Perppu akan berubah.

Pemerintah memang wajib meminta persetujuan pemberlakuan Undang-Undang termasuk Perppu yang diajukan oleh pemerintah kepada DPR.

“Namun isi Perppu I/2020 bukanlah harga mati yang wajib disetujui oleh DPR,” kata¬† Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Sugiyono Madelan kepada wartawan di Jakarta, Minggu (10/5/2020).

Seperti diketahui, Badan Anggaran (Banggar) DPR telah memutuskan untuk menerima dan menyetujui Perppu 1/2020 untuk penanganan COVID-19 ditetapkan menjadi undang-undang.

Persetujuan itu diambil setelah 8 fraksi di Banggar DPR menyatakan setuju, hanya Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang menolak.

“Perppu nomor 1 tahun 2020 masih memerlukan persetujuan dari DPR RI paling lambat pada masa persidangan berikutnya. Bahkan DPR dapat setuju, namun persetujuan itu dapat diberikan dengan mengubah sebagian dari isi Perppu tersebut,” terangnya lagi.

Baca :  Jubir Belum Piawai Mengelola Komunikasi

Dengan demikian, kata Alumni IPB, kesan kewenangan mutlak kepada anggita Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dalam mengelola keuangan negara tanpa dapat dituntut di hadapan hukum itu dapat berubah dalam mekanisme pembahasan Perppu.

“Saya waktu membaca isi Perppu juga tidak menemukan klausul tersebut
secara tegas,” ujarnya.

Oleh karena itu, lanjut Sugiyono, pihaknya sangat meragukan kemungkinan DPR mengesahkan begitu saja klausul tersebut, jika tanpa mengubah ketentuan tersebut.

“Apalagi soal ketentuan yang bombastis dan yang menarik secara politis,” tuturnya.

Menurut Sugiyono, pandemi Covid-19 diperkirakan berakhir pada September atau Oktober 2020. Sedangkan dampak covid-19 dalam Perppu tersebut dirancang selama 3 tahun hingga 2022.

“Wajar saja, banyak pihak khawatir dengan penyalahgunaan dana Covid-19 , meski alasannya untuk menyelamatkan nyawa sekalipun. Karena tidak akan lepas dari moral hazard, adanya kegiatan korupsi atau kegiatan memperkaya orang lain,” tuturnya.

Baca :  Triwulan I 2020: Kegiatan Dunia Usaha Menurun

Contoh kasus ekstrim adalah, sambung Dosen FEB Universitas Mercubuana, korupsi dana bencana tsunami. Juga kasus korupsi pengadaan kitab suci Al-Qur’an.

Masih banyak lagi kasus korupsi akibat moral hazard, seperti korupsi dana pengadaan sembako minyak goreng pada krisis ekonomi 1998.

Dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPR pada Senin (4/5/2020) malam.

Ketua Banggar Said Abdullah mengesahkan keberadaan Perppu Covid-19 tersebut.

“Apakah kita dapat menerima Perpu Nomor 1 Tahun 2020?” tanya Ketua Banggar Said Abdullah kepada para anggota Banggar. Setelah dijawab “setuju”, Said mengetuk palu sidang tanda keputusan sudah diambil.

Rapat itu sendiri dilaksanakan sejak sekitar siang hari dan berakhir malam. Sejumlah menteri dan pejabat ikut dalam rapat mewakili Pemerintahan. Diantaranya Menkumham Yasona Laoly, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, dan Gubernur BI Perry Warjiyo.

Baca :  Harga Beras Tak Stabil Karena Pasar Terlalu Kuat

Fraksi yang menerima dan menyetujui tersebut adalah PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PPP. Fraksi PKS menolak Perppu tersebut.

Said mengatakan setelah persetujuan Banggar, maka selanjutnya akan dilaksanakan rapat paripurna DPR pada 12 Mei mendatang untuk mengambil keputusan akhir DPR secara keseluruhan terkait Perppu. ***