Bulog Berharap Pemerintah Bayar Dana Pengganti

Kompas.com

JAKARTA-Perum Bulog mengaku menunggu penggantian dana dari pemerintah atas biaya pengadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang kini menjadi beban utang perusahaan.

Diketahui, Perum Bulog berada dalam salah satu daftar BUMN yang masuk dalam kategori merah menurut penilaian Z-Score yang memantau kerentanan kondisi keuangan BUMN. Kategori merah tersebut menunjukkan bahwa Perum Bulog berada dalam kondisi sebelum kebangkrutan (distress).

“Kalau dilihat dari manajemen kita, mau dikatakan bangkrut, bisa iya bisa tidak. Artinya tergantung, kewajiban kita kepada pemerintah sudah kita laksanakan, sekarang tinggal penggantiannya saja,” kata Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh saat ditemui di Gedung Bulog Jakarta, Selasa,(3/12/2019).

Baca :  Resmi Diedarkan, Uang Kertas Pecahan Rp100.000 TE 2014

Tri menjelaskan Bulog berupaya melaksanakan penugasan, salah satunya pengadaan stok cadangan beras pemerintah (CBP), baik untuk bencana alam maupun stabilisasi harga.

Untuk melakukan pembelian beras tersebut, Bulog tidak menggunakan dana APBN pemerintah, melainkan dengan pinjaman kredit dari bank. Di sisi lain, Pemerintah baru akan mengganti selisih pembelian harga beras jika Bulog mengeluarkan stok CBP.

Stok CBP sendiri baru bisa dikeluarkan jika ada penugasan dari Pemerintah, sementara itu bunga pinjaman tetap berjalan.

Terhitung hingga September 2019, Bulog masih memiliki utang atau pinjaman yang diselesaikan sebesar Rp28 triliun untuk pengadaan sejumlah komoditas, termasuk beras.

“Sekarang tinggal penggantiannya saja. Semakin cepat penggantian kepada kita, baik penugasan beras, gula, semakin cepat kita bayar utang,” kata Tri.

Baca :  Triwulan I 2015, Peruri Cetak Laba Bersih Rp 54 Miliar