JAKARTA-Kementerian Pertanian didesak untuk memberikan ijin agar BUMN Pertanian, PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) untuk melakukan bisnis impor sapi. “Saat ini sudah saatnya Pemerintah (Kementerian Pertanian) memberikan izin kepada RNI untuk pengadaan sapi. Jangan pro swasta,” kata Direktur Utama RNI, Ismed Hasan Putro, di Jakarta, Rabu,(16/10)
Menurut Ismed, Kementerian Pertanian jangan melakukan kesalahan lagi dengan hanya memberikan izin impor sapi kepada swasta yang kenyataannya bermasalah di kemudian hari. “Kami menjamin siap untuk mengamankan pasokan jika mendapat izin,” tambahnya
Pemerintah, kata Ismed, mestinya memberikan kesempatan juga kepada BUMN yang siap. Karena bagaimana pun juga BUMN kepanjangan tangan pemerintah. “Soal impor sapi, seharusnya Kementerian Pertanian juga melihat RNI. Sebagai BUMN kami siap membantu pemerintah dalam rangka ketahanan pangan, sekaligus menstabilkan harga daging di dalam negeri,” paparnya
Ismed menambahkan jika memang ditunjuk pemerintah maka RNI siap menimpor sapi mulai dari sapi jenis pedet (anak sapi), sapi betina produktif, sapi bakalan, hingga sapi potong.
Setiap bulan diutarakan Ismed, RNI siap mengimpor sapi betina produktif sebanyak 1.000 ekor per bulan, sapi pedet 1.500 ekor, sapi bakalan 3.000 ekor, sapi potong 3.000 ekor. “Kami sangat siap dari sisi pendanaan, maupun jaringan yang dimiliki RNI di Australia. Sangat disayangkan jika Pemerintah tidak menanfaatkan BUMN untuk persoalan pangan khususnya daging sapi,” tuturnya
Dikatakan Ismed, RNI sesungguhnya sudah berkali-kali menyurati Kementerian Pertanian untuk meminta izin impor sapi, namun hingga kini belum kunjung diperoleh. “Sudah delapan bulan yang lalu kami layangkan surat, tetapi hasilnya hingga kini masih nihil. Pemerintah masih saja memberikan izin kepada swasta,” ujarnya.
Padahal tambah Ismed, swasta yang lebih mengedepankan keuntungan justru sudah terbukti tidak mampu meredam gejolak harga daging sapi di dalam negeri. “Bahkan yang terlihat jelas adalah muncul “Fathanah” yang merupakan tersangka kasus korupsi impor sapi,” tegas Ismed.
Meski demikian, Ismed memberi syarat, jika RNI akhirnya mendapat izin impor, yaitu harus ada jaminan dari pemerintah harus mampu menghilangkan birokrasi yang berbelit-belit. “Kami minta izin impor diberikan, dengan tidak harus melewati rangkaian “meja-meja” yang menimbulkan biaya. Kami ingin bersih, kami tidak punya pengalaman untuk meladeni “meja-meja” (uang sogokan) itu,” pungkasnya. **cea
