JAKARTA-Masa depan bisnis konstruksi di Indonesia dinilai suram. Pelaku usaha swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dihadapkan pada masalah masing-masing yang sama-sama berat. “Kontraktor swasta tertekan oleh dominasi BUMN. Sementara BUMN terancam oleh jeratan utang yang mereka bikin selama ini,” kata ekonom Lingkar Studi Perjuangan (LSP) Gede Sandra dalam siara persnya di Jakarta, Rabu (29/3/2018).
Lebih jauh Gede Sandra mengutip laporan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), bahwa ada 37 ribu kontraktor swasta bangkrut akibat dominasi BUMN di proyek infrastruktur. Kontraktor swasta kerap tidak mendapat order. Atau, ketika menjadi subkontraktor BUMN, mereka terlambat dibayar. “Kabarnya malah ada yang tidak dibayar,” ujarnya lagi.
Gede mengungkapkan dominasi BUMN dalam proyek infrastruktur senilai Rp 4,197 triliun memang amat menyolok. Bahkan dalam proses lelang, swasta kerap tak diajak. Misalnya dalam proyek pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta, Kulonprogo yang diselenggarakan PT Angkasa Pura I. Hanya 10 perusahaan yang diundang lelang. Semuanya BUMN : Perum Perumnas, Adhi Karya, Amarta Karya, Brantas Abipraya, Hutama Karya, Istaka Karya, Pembangunan Perumahan, Waskita Karya, Wijaya Karya, dan Nindya Karya. “Nilai proyek mencapai Rp 6,5 triliun (termasuk PPN),” tegasnya.
Dalam pembangunan 65 bendungan di seluruh Indonesia, sepanjang 2015-2019, BUMN juga menyapu bersih seluruh proyek. Nilai proyek Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat itu mencapai Rp 29 triliun rupiah. Di setiap lelang, tak kurang 50 perusahaaan swasta turut ikut. Tapi mereka hanya menjadi penggembira.
Gede Sandra menyatakan buruknya kinerja saham empat BUMN kontruksi di pasar modal—Adhi Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, dan Pembangunan Perumahan– menunjukan adanya masalah. Selama Maret 2018, nilai saham BUMN konstruksi jatuh 12%. Di sepanjang tahun 2017, harga saham BUMN sudah merosot rata-rata 13,70%. “Harga tidak berbohong. Ada masalah di BUMN konstruksi,” kata Gede Sandra.
Lembaga pemeringkat Standard and Poor’s (S&P), seperti dikutip Reuters, menyatakan, neraca keuangan BUMN konstruksi sangat lemah. Tingkat utang terhadap pendapatan sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA), naik 500%. Total utang empat BUMN konstruksi mencapai Rp 156,19 triliun pada 2017. “Awasi, jangan sampai persoalan di bisnis konstruksi melebar dan berdampak sistemik,” kata Gede Sandra.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Gapensi Bambang Rachmadi, menegaskan dominasi BUMN juga terlihat dari nilai proyek yang didapat. “Dalam proyek infrastruktur, rata-rata BUMN mendapat order Rp 328 trilun. Swasta rata-rata hanya Rp 15 miliar,” kata Bambang sambil menjelaskan kondisi BUMN yang juga dililit problem serius.
Mohamad Hekal, anggota Komisi VI DPR, meminta BUMN menjaga kesehatannya. Oleh karena itu pihaknya meminta pemerintah mendorong swasta lebih berperan dalam program infrastruktur. “Hubungan bisnis BUMN dan swasta juga harus dibenahi. Bayar tepat waktu dan beri margin keuntungan lebih baik,” ujar anggota Fraksi Partai Gerindra ini. ***
