JAKARTA- Peneliti dan Koordinator Bidang Legislasi Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucis Karus berharap agar proses seleksi kandidat Pilkada 2020 harus bebas dari figur-figur dengan rekam jejak etik yang jelek.
“Kita semua pasti menginginkan calon kepala daerah yang berintegritas yang akan mengisi daftar calon kepala daerah di seluruh Indonesia,” ujar Lucius di Jakarta, Selasa (7/7).
Sebelumnya, Partai Demokrat mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang syarat pencalonan kepala daerah yang dimuat dalam Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016.
Selain pengguna dan bandar narkoba, perbuatan tercela dalam putusan Mahkamah tersebut juga termasuk judi, mabuk dan berzina.
Karenanya, Partai Demokrat tidak akan mengusung calon kepala daerah yang pernah terlibat perbuatan tercela pada Pilkada 9 Desember 2020.
“Saya kira, baik sekali komitmen Partai Demokrat soal keinginan mereka untuk tidak mengusung calon kepala daerah yang punya rekam jejak pernah melakukan perbuatan tercela, mulai dari narkoba, judi, dll,” jelas Lucius.
Dengan atau tanpa putusan MK sekalipun ujar Lucius, partai mestinya menjamin proses seleksi kandidat Pilkada agar bisa bebas dari figur-figur dengan rekam jejak etik yang jelek.
Karenanya, komitmen ini harus menjadi pegangan semua partai politik tatkala mengusung calon kepala daerah.
“Judi itu selain pidana juga masuk kategori tindakan tercela. Yang jelas itu sebuah cacat integritas,” urainya.
Lucius menjelaskan komitmen seperti yang disampaikan Partai Demokrat ini tentu saja diuji dalam proses penentuan calon kepala daerah ketika parpol membangun koalisi dengan partai lain.
“Itu ujian bagi komitmen etis seperti Demokrat ini. Apakah Demokrat masih bisa bertahan berhadapan dengan tawaran parpol koalisi yang mengabaikan integritas calon dalam penentuan kandidat kepala daerah,” jelasnya.
