Cacat Secara Yuridis, BLC Indonesia Tolak Hak Angket DPR Tentang KPK

Rabu 14 Jun 2017, 3 : 50 pm
by
ilustrasi

JAKARTA-Presiden Bandung Lawyers Club (BLC) Indonesia, Dr. iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum menilai penggunaan Hak angket DPR tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cacat secara yuridis. Karenanya, hak angket DPR ini harus ditolak. “Kami menolak Hak Angket DPR tentang KPK serta mendukung KPK dalam memberantas Korupsi di Indonesia,” ujar Liona Nanang Supriatna dalam keterangannya Rabu (14/6).

Menurutnya, hak angket dalam sistem hukum tata negara Indonesia adalah salah satu hak DPR untuk menyelidiki masalah dalam pelaksanaan tugas pemerintah yang penting dan strategis dan berdampak pada kehidupan masyarakat dianggap telah menyimpang dari persetujuan antara pemerintah dan DPR (Parlemen) sesuai dengan ketentuan Undang Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Namun dalam pengajuan hak angket tentang KPK, DPR telah keliru dan mengalami kebuntuan berpikir dalam menyikapi tugas dan wewenang Pemerintah dan KPK. “Oleh karena itu, BLC Indonesia mengecam keras hak angket DPR tentang KPK,” tegasnya.

Dia menilai, hak angket DPR tentang KPK merupakan bentuk intervensi terhadap institusi hukum dalam pelaksanaan tugas melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Hal ini dapat dikategorikan merupakan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

IHSG, bursa saham, sekuritas

IHSG Berpotensi Menguat Lagi

JAKARTA-Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan hari ini

Pembangunan Jaya Ancol Siap Lunasi Obligasi Senilai Rp149,6 Miliar

JAKARTA-Manajemen PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) berencana melunasi bunga