Capres Belum Usulkan Penegakkan Hukum Secara Konkrit

Wednesday 4 Jun 2014, 6 : 09 pm
indonesiarayanews.com

JAKARTA-Program capres-cawapres dinilai tidak ada yang mengedepankan penegakkan hukum secara konkret. Bahkan terlalu menganakemaskan pembangunan ekonomi dan politik. “Omong kosong bicara pertumbuhan ekonomi dua capres ini. Karena tidak mungkin investor mau masuk ke Indonesia, tanpa ada kepastian hukum,” kata pengamat hukum pidana, Ganjar Laksamana Bonaprapta dalam diskusi “Solusi Masalah Ala Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK”, di DPD RI, Rabu, (04/06/2014).

Mestinya, kata Dosen FHUI ini, kedua capres-cawapres  ini menawarkan program pemerataan pembangunan pada semua bidang, baik itu hukum, politik, budaya, ekonomi dan pendidikan. “Sehingga, kalau bangunan ekonomi ambruk, maka  tidak membuat bidang-bidang lainnya, ikut ambruk, tapi justru bangunan hukum, budaya dan lainnya masih bisa berdiri tegak,” ungkapnya.

Menurut Ganjar, visi misi capres tidak lebih dari sekedar mimpi. Begitu pula dengan program kerja, yang juga hanya sebatas janji. “Semua itu, kalimat-kalimat indah yang dirangkai. Harusnya program kerja itu, realistis dan mudah diimplementasikan,” terangnya.

Malah yang terjadi saat ini, kata Ganjar, hukum menjadi alat politik untuk saling serang para capres. Padahal fit back dari penegakkan hukum sangat nyata dan ada. (ek)

Don't Miss

Inilah Perpres Perubahan Jembatan Suramadu Jadi Jalan Umum Tanpa Tol

JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98

Gubernur Jatim Minta Pertamina Perhatikan Stok BBM

SURABAYA-Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo meminta Pertamina untuk memperhatikan stok