JAKARTA-Center For Budget Analysis (CBA) mengungkap kejanggalan dalam pengelolaan laporan keuangan BPJS Ketenagakerjaan.
Ditemukan sejumlah deposito yang tercatat tetapi tidak tercatat dalam laporan keuangan per 31 Desember 2014 sebesar Rp 858.5 miliar.
Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi mengatakan deposito BPJS Ketenagakerjaan ini disimpan di 13 bank.
Bank tersebut antara lain, Bank Papua sebesar Rp 61 Miliar, Bank Permata sebesar Rp 110 Miliar, Bank Muamalat sebesar Rp 179.7 Miliar, CIMB Niaga sebesar Rp 45 Miliar, BTN Ciputat sebesar Rp 54.6 Miliar, BRI cabang khusus sebesar Rp 9.6 Miliar, BRI cabang Gatsu sebesar Rp 7.6 Miliar, Bank Bukopin sebesar Rp 231.2 Miliar, BPD Bali cabang Renon sebesar Rp 50 Miliar, BNI cabang Utama Senayan sebesar Rp 9.1 Miliar, Bank Sumut cabang Utama Medan sebesar Rp 5 Miliar dan Bank Mandiri Cabang Jamsostek sebesar Rp 111.5 Miliar.
“Sangat disayangkan pengelolaan keuangan BPJS Ketenagakerjaan yang “menyimpang” ini. Karena, yang namanya uang buruh yang mereka kelola itu harus tercatat dalam pelaporan keuangan sebagai pertanggungjawaban, bukan tidak tercatat atau disembunyikan dalam bentuk Deposito. Hal ini bisa merugikan para buruh, atau pekerja,” ujar Uchok di Jakarta, Senin (24/10).
Menurut Uchok, jika penyimpangan ini terus dilakukan maka bisa menciptakan “uang gelap” untuk memasukan sejumlah deposito tanpa tercatat pada laporan keuagan.
“Bisa juga, atau jangan jangan hanya untuk mengambil bunga deposito untuk kepentingan kelompok dan pribadi,” sindirnya.
Uchok mengatakan sejumlah deposito BPJS Ketenagakerjaan ini bisa menjadi milik pribadi atau kelompok bila tidak dimasuki atau tercatat dalam keuangan. Praktek semaacam ini sangat merugikan keuangan negara.
“Jadi, harus diusut oleh aparat hukum seperti Kejaksaan Agung atau KPK, menimal untuk mencari tahu kejelasan sejumlah deposito sebesar Rp 858.5 Miliar dan mencari tahu siapa pelaku yang bertanggungjawab atas usaha “mencuri” duit jaminan sosial buruh, dan menaruhnya dalam sejumlah bank dalam bentuk Deposito,” terangnya.
Lebih lanjut dia mengungkap borosnya biaya operasional BPJS Ketenagakerjaan. Pada tahun 2014 pendapatan operasional BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp 2.4 Triliun.
Sedang pendapatan operasional pada tahun 2015 sebesar Rp3.1 Triliun.
“Jadi ada kenaikan pendapatan operasional sebesar Rp703.6 miliar dari tahun 2014 ke tahun 2015. Beban operasional lebih “boros amat” dibandingkan tahun 2014,” pungkasnya.
