Cegah Permainan, Presiden Tugaskan 3 Menteri Pelototi Dana Bansos

Menseskab, Prabowo Anung

JAKARTA-Presiden Joko Widodo telah menugaskan 3 Menteri untuk memeloti semua anggaran yang ada agar tidak memberikan ruang yang cukup besar bagi orang untuk bermain-main kembali. Ketiga menteri itu adalah Menteri Sekretaris Kabinet (Menseskab) Pramono Anung, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Sofyan Djalil. “Kita ditugaskan mengawasi anggaran, termasuk dana Bantuan Sosial (Bansos) supaya tidak mubazir (redundant),” kata Pramono kepada wartawan usai mengikuti rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/11).

Seperti diketahui, pemerintah menyalurkan dana Bansos sebesar Rp 103 Triliun. Presiden Jokowi berharap agar proses penyaluran dana Bansos ini dilakukan secara sederhana dan transparan sehingga mudah diawasi dan tepat sasaran.

Baca :  Presiden: Ada 30-34 Lokasi Pembangunan Listrik Yang Mangkrak

Pramono mengakui Presiden Jokowi telah memberi dua arahan paling utama dalam kaitan pengawasan anggaran ini. Pertama, jangan memberikan kesempatan ruang abu-abu kepada kepala daerah atau kepada institusi di bawah pemerintahan ini supaya mereka bisa bermain-main. “Kasus-kasus di beberapa daerah terutama di Sumut ini memang membuat pemerintahan juga terganggu,” jelasnya.

Kedua, dana Bansos ini harus ada bisa dipertanggungjawabkan (akuntable). “Harus ada ketegasan untuk pengaturan bantuan dana sosial tadi,” tuturnya.

Menurutnya, uang yang akan diberikan itu harus ada laporannya. Tidak seperti yang terjadi selama ini seakan-akan dana ini diberikan dan sudah tidak ada urusan dengan pemerintah pusat. “Ini akan diubah secara mendasar. Tidak boleh lagi dana Bansos ini digunakan sebagai instrumen politik, apalagi mau Pilkada baru dikeluarkan,” ujarnya.

Baca :  PGN FSRU Lampung Terima Kargo dari LNG Tangguh

Presiden dan Wapres, lanjut Seskab, meminta untuk menginventarisasi dana-dana tersebut dan membuat standarisasi. “Pak Wapres mengatakan hal yang baik dari pemerintahan sebelumnya. Misalnya zaman Pak Harto ada SD Inpres, itu sampai sekarang masih terjaga dengan baik, atau Masjid Pancasila tadi diberikan contoh,” terangnya.

Hal-hal seperti itu, kata Seskab,  akan dibuatkan standarisasi untuk bantuan-bantuan sosial yang akan diberikan kepada daerah. Hal ini penting supaya ini tidak menjadi ruang untuk bermain politik dan juga tidak menjebak mereka supaya terkena seperti kasus yang terjadi di beberapa daerah, terutama di Sumut.