JAKARTA-Demi menjaga wibawa dan marwah lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) ke depan, maka Institut Perbanas mengusulkan sebelum masuk fit and proper test agar para calon komisioner OJK dilalukan sterilisasi dan “isolasi”. “Kita dukung dilakukan penyadapan terhadap semua komunikasi yang masuk ke calon komisioner KPK, hal ini untuk mendapatkan calon yang bersih dan berintegritas,” kata Wakil Rektor Institut Perbanas Arus Akbar Silondae kepada wartawan di Jakarta, Kamis (1/6/2017).
Masalahnya, kata Arus, lembaga OJK ini mengelola dana yang sangat besar. Jadi bukan hanya bertujuan melindungi dana nasabah tapi juga menjaga berbagai aset yang ada. “Makanya penting sekali track record calon komisioner OJK itu. Perlu diselidiki bagaimana sejarah kehidupan keluarganya,” tambahnya.
Lebih jauh Arus meminta Pansel OJK dan DPR agar benar-benar cermat dalam memilih. “Jadi sekali lagi pentingnya penyadapan agar bisa menghindari berbagai komunikasi yang tidak sehat, termasuk indikasi tawar menawar,” jelasnya.
Begitu juga, lanjut Pendiri Lembaga Anti Fraud Perbanas, guna menghindari dengan adanya oknum yang mengaku-ngaku sebagai staf khusus berbagai lembaga. “Intinya penyadapan dan langkah isolasi ini sebagai bentuk pengawasan yang ketat,” imbuhnya.
Sementara itu calon komisioner OJK, Haryono Umar saat dikonfirmasi mengatakan dirinya siap mengikuti aturan yang diterapkan oleh Pansel OJK dan DPR dalam fit and proper test mendatang. “Saya taat dan patuh ikuti aturan yang diterapkan. Jadi ya terserah bagaimana Pansel dan DPR saja,” ungkapnya.
Kemarin, Komisi XI DPR menggelar rapat tertutup dengan Panitia Seleksi (Pansel) pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). “Untuk sesi tanya jawab akan digelar tertutup,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Hasan yang memimpin rapat tersebut, Jakarta, Rabu (31/5/2017).
Keputusan Komisi XI menggelar rapat tertutup dengan Pansel OJK lantaran akan ada banyak data informasi rahasia yang akan dikonfirmasi dengan Pansel OJK yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Sehari sebelum menggelar rapat dengan Pansel OJK, Komisi XI memangil Badan Intelejen Negara (BIN) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Kedua lembaga itu dimintai keterangan seputar 14 nama-nama calon pimpinan OJK yang diserahkan Presiden Joko Widodo ke DPR.
Meski begitu, sebelum rapat ditutup untuk umum, Komisi XI DPR memberikan kesempatan wartawan untuk mendengarkan penjelasan Ketua Pansel OJK Sri Mulyani. ***
