CT dan AH Berebut Jadi Menko Perekonomian

JAKARTA-Pelantikan Presiden Jokowi-Amin masih tiga bulan lagi. Namun wacana pembentukan kabinet kerja sudah memanas. Bahkan partai pemenang Pemilu 2019, yakni PDIP menyebut Chairul Tandjung sebagai calon Menko Perekonomian. Sedangkan Partai Beringin mengusulkan Airlangga Hartarto.

“Memang sebaiknya, kabinet Jokowi sekarang ini diisi tiga kalangan, yakni pengusaha, profesional dan teknokrat. Gabung ketiga bisa membuat sinergi yang kuat,” kata Anggota Komisi XI DPR, Maruarar Sirait dalam diskusi “Evaluasi Kinerja Ekonomi Nasional, Perlukan Ganti Menteri?,” bersama anggota Komisi XI Muhammad Misbakhun dan anggota Komisi IV DPE Andi Akmal Pasludin di Jakarta, Kamis (4/7/2019)..

Dengan masuknya kalangan pengusaha atau profesional ini, kata Ara-sapaan akrabnya, sehingga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, maka impact bisa langsung dijalankan. “Kalau menteri didominasi dari akademik dan birokrat juga kurang baik,jadi harus ada dari pengusaha, terutama pengusaha pribumi,” tambahnya.

Baca :  Presiden: Reshuffle Kabinet Jembatan Penuhi Janji Kepada Rakyat

Menurut Ara, tim ekonomi pada kabinet Jokowi-Amien ini harus dirombak dengan perbaikan. Harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi selama ini menjadi target, ternyata belum tercapai. “Pertama, saya pikir harus ada sportiifitaslah untuk memperbaiki hal itu. Kedua, memang angka kemiskinan dan pengangguran menurun. Begitupun dengan Gini ratio, tapi harus turun lagi,” ujarnya.

Lebih jauh kata Ara, harus ada keberanian dari Presiden Jokowi agar selangkah lebih baik lagi capaiannya, termasuk dalam bidang ekonomi.”Karena itu, pengusaha pribumi ini harus lebih banyak diberi kesempatan dan diberdayakan demi pemerataan,” paparnya.

Sementara itu, Muhammad Misbakhun yang terlihat ngotot mengusulkan Airlangga bukan tanpa alasan. Karena Airlangga memiliki kapasitas, baik sebagai profesionalitas maupun pengusaha.

Baca :  Pembangunan Mapolres Tangsel Rampung April 2017

“Menteri dari kalangan parpolpun, memiliki profesionalitas. Jadi jangan dianggap tak profesional. Kalaupun ternyata ada menteri parpol bermasalah dengan hukum, itu integitras pribadinya,” ungkapnya.

Menurut Politisi Partai Golkar, sekarang presiden membutuhkan menteri yang loyal dan mampu menjabarkan visi misi presiden.

“Menteri itu menjalankan visi misi presiden, sebab ada menteri yang diperintah presiden, malah dikunyah-kunya dulu, setelah tak enak kemudian dilepeh,” paparnya.