JAKARTA-DPD mengaku prihatin terhadap pengelolaan daerah perbatasan sebagai wilayah terdepan Republik Indonesia.
Secara umum, kondisi wilayah perbatasan jauh tertinggal dibanding daerah lain pada umumnya.
“Data yang dihimpun Komisi I DPD, dari 38 kabupaten di wilayah perbatasan, 27 diantaranya berstatus tertinggal,” kata Ketua DPD RI, Irman Gusman dalam “Refleksi Akhir Tahun 2013” di Jakarta, Selasa,(24/12).
Realitas adanya berbagai ketimpangan tersebut, kata Irman, mengharuskan DPD ke depan harus mengubah mind-set dengan menjadikan daerah sebagai titik sentral dalam pembangunan nasional.
“Dan secara konsisten melaksanakan manajemen ekonomi nasional nasional berdasarkan sistem perekonomian yang diamanatkan konstitusi khususnya pasal 33 UUD NRI 1945,” tambahnya.
Meningkatkan daya saing daerah ke depan sangat diperlukan, sambung capres konvensi Partai Demokrat ini, karena desentralisasi dan otonomi daerah yang dilaksanakan berbarengan dengan tantangan menghadapi globalisasi.
“Daerah-daerah di Indonesia bukan hanya bersaing sesama mereka, tapi juga dengan daerah di luar negeri, paling tidak di tingkat regional,” ungkapnya.
Menurut Irman, dengan mulai berlakunya Masyarakat Ekonomi Asean (Asean Economic Community-AEC) awal 2015, Surabaya misalnya tidak lagi bersaing dengan Medan atau Makassar, tapi dengan Johor di Malaysia.
“Atau Balikpapan di Kalimantan Timur bersaing dengan Davao di Philipina, dan Bali bersaing dengan Thailand di bidang pariwisata,” terangnya.
Lebih jauh kata Irman, diukur berdasarkan 12 pilar atau indikator daya saing, peringkat 10 propinsi paling kompetitif di Indonesia, adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, Kepulauan Riau, Riau, dan Sumsel. “Semuanya berada di kawasan Indonesia Barat, kecuali Kalimantan Timur,” pungkasnya.
