JAKARTA- Trend manipulasi anggaran untuk pendanaan pemilu 2014 semakin kental dalam APBN 2013. Indikasinya tercermin peningkatan anggaran Bantuan Sosial (Bansos) pada Kementrian yang berasal dari parpol. “Waspadai bansos pada 10 Kementrian dari 6 partai politik yang trendnya meningkat dari APBN 2012 ke APBN 2013. Bansos yang tidak memiliki program jelas berpotensi digunakan untuk menarik simpati pemilih,” ujar Sekertaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Yuna Farhan kepada wartawan di Jakarta, Jumat (4/1).
Menurutnya, manipulasi itu bisa saja terjadi baik di tingkat eksekutif maupun di legislatif karena sama-sama memiliki kepentingan. Mengingat, para elit penguasa itu membutuhkan biaya untuk menarik simpatik dalam pemenangan pemilu. “Mereka dapat menampilkan dirinya, menarik simpatik pemilih dalam pemenangan pemilu, dan kita tahu sekarang ini belanja-belanja mega proyek ini dan mengapa belanja-belanja anggaran megaproyek ini cukup rawan karena kita tahu semua megaproyek ini anggarannya sangat fantastik,” jelasnya.
Menurutnya, anggaran mega proyek itu sangat mudah dimainkan. Pasalnya, jika anggaran tersebut dikorupsi, tidak akan terlalu kelihatan. Dia mencontohkan, kasus proyek pembangunan sport center di Hambalang, Bogor, Jawa barat. “Ini anggaran-anggaran proyek yang cukup besar dan sangat mudah untuk dimainkan,” tuturnya.
Dia juga menjelaskan, permainan anggaran itu terjadi dimulai saat pembahasan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2013. “Bukan tidak mungkin ini menjadi tarik-menarik antara kepentingan politik, untuk mencari jatah-jatah mereka pada APBN. Nah, Bansos itu semua 10 kementerian itu terdiri dari parpol-parpol,” tegasnya.
Terlebih, lanjut Yuna, akses anggota DPR ke semua kementrian atau lembaga itu sangat mudah dengan memanfaatkan elite-elite politiknya yang ada di kementerian. Ini akan manjadi momen yang patut diwaspadai jelang Pemilu 2014.
Apalagi, peningkatan belanja bantuan sosial sejak 2012 ke 2013 yang ditempati parpol mengalami peningkatan seperti untuk 10 kementerian yakni, Kementerian Agama yang dikomandoi PPP pada 2012 Rp5,5 triliun menjadi Rp 11 triliun di 2013, Kementerian Pertanian Pertanian dikomandoi PKS pada 2012 Rp10,7 triliun menjadi Rp6,3 triliun di 2013, Kementerian Sosial dikomandoi PKS pada 2012 Rp2,7 triliun menjadi Rp3,3 triliun di 2013, Kementerian Perumahan Rakyat dikomandoi PPP pada 2012 Rp 1,3 triliun menjadi Rp2,2 triliun, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dikomandoi PKB pada 2012 Rp544 miliar menjadi Rp1,2 triliun di 2013.
Kemudian, Kementerian Kelautan dan Perikanan dikomandoi partai Golkar Rp784 miliar menjadi Rp727 miliar di 2013, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dikomandoi Partai Demokrat pada 2012 Rp165 miliar menjadi Rp446 miliar di 2013, Kementerian Kehutanan dikomandoi PAN pada 2012 Rp100 miliar menjadi Rp200 miliar di 2013, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dikomandoi PKB pada 2012 Rp7 miliar menjadi Rp70 miliar.
Sementara itu, Wakil Sekjen Partai Demokrat, Saan Mustopa meminta agar para menteri yang berasal dari partai politik tetap harus mengutamakan tugasnya sebagai pejabat publik, ketimbang urusan politik. Mereka kalau perlu melakukan hal yang konstruktif, bukan justru destruktif. “Jelang 2014 antara partai yang tergabung dalam koalisi dan oposisi akan makin samar. Pembeda dari dua posisi tersebut hanyalah kursi di kabinet. Kondisi itu, kata dia, akan berkembang menjadi situasi politik yang tidak sehat,” jelasnya.
Dia mengatakan masing-masing aktor politik akan saling mencari sisi gelap lawan politiknya. Padahal, jelang pemilu seharusnya partai-partai tetap berkompetisi secara sehat, misalnya dengan memberi tawaran-tawaran alternatif program politik ke depan. “Partai harusnya sadar meski di tahun politik, namun tetap ada upaya untuk melakukan hal yang konstruktif, bukan justru destruktif,” ujarnya.
