Desa Siluman dan Momentum Perbaikan Pengelolaan Dana Desa
Munculnya kasus Desa Siluman sebagaimana diungkap oleh Menteri Keuangan, adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang tidak berpenghuni, dimana ditemukan kasus dugaan 56 desa fiktif penerima Dana Desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Temuan tersebut diharapkan bisa memberikan momentum yang tepat untuk memperbaiki pengelolaan Dana Desa diawal periode Pemerintahan baru.
Desa Siluman merupakan puncak gunung Es dari permasalahan Dana Desa yang semakin meningkat. Berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch (ICW), dari 454 kasus korupsi yang diusut pada 2018, sebanyak 96 kasus merupakan korupsi dana desa. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan semakin banyaknya kasus korupsi Dana Desa yang melibatkan aparatur Desa.
Dari temuan penyelewengan Dana Desa di lapangan yang terungkap selama ini, terdapat tiga pola penyelewengan.
Pertama, penyelewengan dilakukan saat perencanaan. Penyelewengan ini sudah direncanakan semenjak dilakukan pada saat perencanaan Dana Desa. Sebagai contoh, pada saat perencanan oknum aparatur Desa membuat rancangan anggaran di atas harga pasar.
Kedua, penyelewengan yang dilakukan oleh aparatur Desa. Penyelewengan Dana Desa paling banyak dilakukan oleh aparatur Desa. Banyak kasus yang melibatkan oknum kepala desa yang melakukan pengadaan langsung tanpa menggunakan pihak ketiga atau melalui tim pengadaan. Sehingga menimbulkan penggelembungan anggaran dan program fiktif yang didanai oleh Dana Desa.
Ketiga, penyelewengan yang melibatkan pihak ketiga. Penyelewengan Dana Desa yang melibatkan pihak ketiga yang mengerjakan proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Banyak ditemukan pengerjaan proyek yang tidak sesuai dengan platform anggaran atau kualitas proyek yang tidak sesuai dengan rencana anggaran. Sehingga banyak menimbulkan permasalahan dilapangan.
