Dana Siluman: Momentum Memperbaiki Pengelolaan Dana Desa

Saturday 9 Nov 2019, 9 : 50 pm
by
MH, Said Abdullah, Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan, Bidang Perekonomian Periode 2019-2024.

Pengelolaan dana desa selama ini lebih banyak dipergunakan untuk pembangunan fisik terutama infrastruktur. Padahal dari tujuan penggunaan Dana Desa sendiri, lebih banyak menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan terutama dalam pengentasan kemiskinan. Porsi besaran pengalokasian Dana Desa yang masih terpusat pada pembangunan fisik menyebabkan potensi penyelewengannya besar.

Mencari Solusi
Langkah Kementerian Keuangan yang segera melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), serta Kepolisian, untuk menelusuri Desa Siluman dan jumlah Dana Desa yang sudah mengalir ke desa-desa, perlu mendapat apresiasi dan dukungan dari semua pihak. Perlu segera mengambil langkah-langkah preventif dan penindakan.

Terdapat beberapa langkah yang bisa digunakan untuk meminimalisir penyelewengan Dana Desa. Pertama, memperkuat pengawasan yang dilakukan aparat Pemerintahan diatasnya, mulai dari Kecamatan, Kabupaten, Provinsi hingga Pusat. Kedua, memperkuat data base mengenai pengelolaan Dana Desa yang bisa digunakan untuk monitoring keberadaan Dana Desa. Ketiga, meningkatkan partisipasi publik dalam mengawasi pengelolaan Dana Desa. Keempat, memberikan reward dan punishment dari Pemerintah terhadap pengelolaan dana desa dalam bentuk Dana Insentif Desa.

Peran dan fungsi DPR dalam mengawasi pelaksanaan Dana Desa perlu lebih dioptimalkan. Pengawasan yang dilakukan DPR bisa lebih efektif, mengingat tugas dan kewenangan DPR yang bisa menelusuri penggunaan dana APBN dalam seluruh sektor. Kedepan DPR harus lebih proaktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa, sehingga bisa mengantisipasi penyelewengan Dana Desa lebih dini, mengingat persetujun alokasi Dana Desa dilakukan oleh DPR bersama Pemerintah dalam Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Penulis adalah Ketua Badan Anggaran DPR RI yang juga Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Perekonomian Periode 2019-2024

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Bank DBS Indonesia Berikan Pembiayaan USD 16 Juta untuk Indomobil

Dalam lingkup regional, komitmen DBS Group akan pembiayaan berkelanjutan–yang terdiri

TPDI: Majelis Hakim Perkara Ahok Sangat Arogan

JAKARTA-Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam perkara Basuki