Anggaran Pengawasan Pemilu Rp600 Miliar di RAPBN 2014

ILustrasi

JAKARTA-Biaya pengawasan pemilu 2014 yang dilakukan oleh mitra pengawas diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Adapun biaya tersebut bukan hanya sekedar membayar honor, namun juga termasuk bimbingan teknis dan lainnya.

“Itu termasuk membayar honor petugas dan bimbingan teknis,” kata Ketua Komisi II DPR RI,  Agun Gunandjar Sudarsa dalam diskusi ‘Potensi Kecurangan Pemilu 2014’ bersama Ketua Bawaslu Muhammad, dan pengamat politik UI,  Boni Hargen di Jakarta, Kamis (12/9).

Menurut Agun, DPR menyetujui menunjuk mitra pengawas ini yang berasal dari perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat dan pemantaun independen lainnya.

“Awalnya, pengawas itu lima orang, namun kita hanya setuju satu orang untuk satu TPS. Jadi nantinya mitra pengawas ini, akan berpartisipasi di seluruh TPS di Indonesia yang jumlahnya sekitar 540.000-an,” ujarnya.

Baca :  Tiga Daerah Ini Raih Penghargaan Serapan Anggaran Terbaik

Diakui Agun, proses untuk pembiayaan mitra pengawas ini, agak rumit. Karena baik KPU maupun Bawaslu tidak memiliki dana yang cukup.

“Untuk mencarikan dana ini, sulit karena tidak ada nomenklaturnya. Lalu, Komisi II DPR menyurati Komisi II DPR,” terangnya.

Lebih jauh kata Agus, surat yang dilayangkan Komisi II DPR itu merupakan keputusan politik. Sehingga pemerintah menerimanya dan memasukkan anggaran mitra pengawasan itu dalam RAPBN 2014.

“Ya, jadi biaya itu masuk dalam RAPBN 2014,” imbuhnya.

Menyangkut soal akurasi Daftar Pemilih Tetap (DPT), kata Agun, Komisi II DPR memang meragukan. Karena tak bisa menyandingkan dengan DPT KPUD setiap kabupaten/kota seluruh Indonesia.

“Sementara itu banyak KPUD yang masuk angin. Karena itu Komisi II DPR mengajak KPU dan Kemendagri duduk bersama untuk menyamakan DPT setiap kabupaten itu,” ungkapnya.

Baca :  Presiden Lantik Hasyim Asyari Gantikan Husni Kamil

Untuk pemilu 2014 ini,  kata Agun memastikan tak ada DPT yang tak berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang lengkap dengan nama, tanggal lahir, dan tempat tinggalnya. Selain itu DPT juga akan disandingkan dengan lembaga sandi negara. “Kalau ada DPT tanpa NIK atau NIK ganda, maka itu namanya siluman. Untuk itu kalau masyarakat menemukan NIK, nama, dan alamat ganda, silakan laporkan,” tambah politisi Golkar ini.

Sedangkan Ketua Bawaslu Muhammad, meski ada kelemahan di DPT. Namun dia  optimis pemilu 2014 akan lebih baik dibanding pemilu 2009. Selain rekapitulasi suara berdasarkan elektronik (NIK) atau E-Counting, juga akan ada satu orang pengawas di setiap TPS dari Bawaslu yang akan mengamankan berita acara jenis C1.

Baca :  MRP: Pilkada Kota Jayapura Harus Diikuti Dua Pasang Calon

“Mereka ini terdiri dari mahasiswa yang nilai IPK-nya 3,0. Meski tak sempurna, saya optimis pemilu 2014 akan lebih baik,” tegasnya.

Boni Hargen khawatir keruwetan DPT dalam sepuluh tahun terakhir ini sengaja dipelihara karena menguntungkan kelompok tertentu, untuk melakukan kecurangan. Sebab, kejahatan pemilu dilakukan melalui proses panjang.

“Dari pembuatan aturan, pembagian daerah pemilihan, kartu pemilih siluman, taranfer suara dari TPS, PPS, PPK, KPU sampai KPU Pusat,” terangnya.

Menurut Dosen FISIP UI ini, malah ada kasus suara yang asli dibuang ke laut, dan digantikan dengan suara hasil coblosan sendiri.

“Belum lagi ada permainan suara di informasi teknologi atau IT,” pungkasnya. **cea