JAKARTA-Yayasan Danamon Peduli (Danamon Peduli) menggelar diskusi terbatas sebagai kegiatan Refleksi Akhir Tahun 2014 dari Danamon Peduli dalam peran, dukungan dan kepeduliannya terhadap keberadaan dan kelangsungan pasar rakyat.
Diskusi terbatas menghadirkan para pembicara yang membahas bagaimana konsep dan strategi, kebijakan, dan tahapan-tahapan yang dilakukan pemerintah dalam pengembangan pasar rakyat di era modern.
Diskusi juga mengulas bagaimana perusahaan swasta memainkan perannya dalam mendukung pengembangan pasar rakyat. Diskusi terbatas juga menghadirkan kalangan media karena peran pentingnya untuk mengangkat isu pasar rakyat dan menyosialisasikan hal ini ke masyarakat.
Diksusi terbatas digelar di Gedung Dewan Pers, Jakarta dengan pembicara yaitu Sri Agustina, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan; Abdullah Mansuri, Ketua Umum Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI); Restu Pratiwi, Direktur Eksekutif Yayasan Danamon Peduli.
Direktur Eksekutif dan Ketua Umum Yayasan Danamon Peduli Restu Pratiwi, mengatakan, “Sebagai salah satu institusi keuangan di Indonesia yang memiliki fokus program pasar rakyat, sudah sepatutnya Danamon memiliki kepedulian terhadap keberadaan dan kelangsungan pasar rakyat.
Selain melalui program pendampingan Program Pasar Sejahtera (Sehat, Hijau, Bersih Terawat), Danamon dan Adira melalui Yayasan Danamon Peduli juga turut mengampanyekan peran pasar rakyat sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia
“Melalui diskusi terbatas ini, kami berharap peran serta pemerintah, swasta, organisasi dan media dapat melebur menjadi satu kekuatan bersama untuk mendukung kelangsungan dan pengembangan pasar rakyat,” jelasnya.
Data Kementerian Perdagangan tahun 2011 mencatat 12,5% penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai pedagang di pasar rakyat atau setara dengan lebih dari 30 juta jiwa rakyat Indonesia yang masih menggantungkan nasibnya di pasar rakyat.
Angka tersebut belum termasuk keluarga pedagang yang harus dihidupinya. Di sisi lain, banyaknya jumlah pedagang yang bermata pencarian di pasar rakyat membuktikan bahwa pasar merupakan salah satu penyedia lapangan pekerjaan yang mampu mengurangi angka pengangguran di Indonesia.
Fakta yang terjadi, data survei AC Nielsen tahun 2013 menunjukkan jumlah pasar rakyat di Indonesia terus mengalami penurunan. Tahun 2007 pasar rakyat berjumlah 13.550, tahun 2009 berjumlah 13.450 dan tahun 2011 berjumlah 9.950.
Sementara perbandingan pertumbuhan pasar rakyat terhadap pasar modern cukup drastis, di mana pasar rakyat hanya -8,1% sementara pasar modern 31,4%.
Lebih jauh dari aspek ekonomi tersebut, pasar rakyat merupakan showcase yang paling banyak berbicara mengenai kekayaan dan potensi komoditas sebuah daerah.
Di dalam sebuah pasar rakyat pulalah interaksi sosial ekonomi terjadi. Pasar rakyat juga memiliki aspek sejarah dan budaya yang menjadi pengakuan tersendiri atas keunikan karakter bangsa Indonesia.
Sejak 2006 Danamon Peduli telah memiliki komitmen yang kuat dan telah aktif dalam mendukung revitalisasi pasar rakyat.
Fokus programnya adalah perbaikan kondisi fisik dan kesehatan lingkungan pasar. Pada 2010, Danamon Peduli meningkatkan komitmen dukungannya dengan meluncurkan Program Pasar Sejahtera, program yang dilakukan dengan menggali dan menumbuhkan komitmen serta dukungan pemerintah daerah, pengelola dan para pedagang dalam merawat dan mengembangkan pasar rakyat.
Tahun 2014 ini Danamon Peduli berkomitmen untuk menyalurkan dana sebesar Rp2,8 miliar untuk pengembangan dan kelangsungan pasar rakyat di seluruh Indonesia di sebanyak 10 (sepuluh) pasar rakyat antara lain meliputi 7 (tujuh) lokasi yang menjadi percontohan, yaitu Pasar Ibuh Kota Payakumbuh, Pasar Grogolan Kota Pekalongan, Pasar Bunder Kabupaten Sragen, Pasar Baru Kota Probolinggo, Pasar Semampir Kabupaten Probolinggo, Pasar Sindangkasih Kabupaten Majalengka, dan Pasar Kemuning Kota Pontianak dan penambahan 2 lokasi baru di tahun 2014 ini yaitu Pasar Tejoagung, Kota Metro dan Pasar Lambocca Kabupaten Bantaeng yang saat ini sedang dalam proses renovasi unit percontohan mengacu pada standar Kementerian Kesehatan sesuai dengan Kepmenkes No. 519/ 2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat.
“Kami berharap kepada pemerintahan yang baru saat ini pada lima tahun mendatang dapat menerapkan kebijakan dan mengambil langkah strategis yang berpihak kepada pengembangan pasar rakyat. Ke depannya keberpihakan ini diharapkan mampu memberi dampak signifikan terhadap kesejahteraan pedagang dan masyarakat serta perekonomian Indonesia.” tutup Restu
