Daya Beli Jeblok 60%, Pemerintah Harus Injeksi Modal ke UMKM

Tuesday 1 Sep 2015, 5 : 11 pm
by
Wakil Ketua Komite Tetap Kadin, Raditya Dwi Putra Kagiswana

JAKARTA-Wakil Ketua Komite Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Kebijakan Perdagangan, Raditya Dwi Putra Kagiswana MBA meminta pemerintah melakukan upaya nyata terhadap pemulihan daya beli masyarakat yang semakin menurun. Pasalnya, daya beli masyarakat anjlok hingga 60 persen. “Anda bisa bertanya langsung kepada para pelaku usaha, baik itu di Tanah Abang, Mangga Dua, hingga mall atau pertokoan lainnya. Mereka akui, pendapatan mereka drop hingga 60 persen,” ujar Raditya di Jakarta, Selasa (1/9).

Menurutnya, kebijakan pemerintah menaikan harga seperti Tarif  Dasar Listrik (TDL) dan Bahan Bakar Minyak (BBM) menimbulkan efek domino bagi ekonomi nasional. Pasalnya, kenaikan ini diikuti dengan melonjaknya harga komoditas lainnya di pasar seperti beras, daging,cabe-cabean, dan sebagainya. Hal ini memberi dampak buruk bagi kemampuan daya beli masyakat. “Jumlah angka pengangguran akan bertambah,” jelas Raditya.

Rentetan kenaikan harga ini jelasnya menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena itu, harus ada langkah pemulihan daya beli masyarakat. Hal ini sangat penting karena daya beli itu komponen terbesar dalam upaya pemulihan ekonomi. “Harus ada upaya dari pemerintah membuat UMKM bangkit. Harus ada injeksi pembiayaan,” tuturnya.

Raditya mengaku, pemerintah sudah menyiapkan anggaran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp 900 Miliar. Ini langkah terbososan untuk menggeliatkan laju ekonomi nasional. “Tetapi, harus dieksekusi, jangan hanya lips service belaka” saran Raditya yang juga pelaku e-commrrce ini.

Raditya menjelaskan, peran sektor UMKM dalam perekonomian sangar besar. Sektor usaha kecil ini menjadi bumper disaat kegiatan ekonomi skala besar sedang stagnan. Karena itu, dia menyarankan agar pemerintah dapat mendorong Bank BUMN untuk menggelontorkan dana untuk menggerakan sektor rill. “Daripada buyback saham, lebih baik dana ini dialokasikan untuk membantu pengusaha UMKM. Buyback ibarat menggarami laut. Berapapun dana yang digelotorkan, kurang bermanfaat. Jadi, lebih baik, dana buyback dialihkan untuk pemulihan sektor riil, Akan lebih baik lagi jika Pemerintah segera menindak lanjuti UU Penjaminan yang akan sangat membantu pengusaha UMKM kedepannya,” tukasnya

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Hadap Presiden, LBP Laporkan Hasil Kunjungan ke Arab Saudi

JAKARTA-Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menerima laporan hasil kunjungan Menteri

TBS Energi Utama dan PLN Teken Perjanjian Jual Beli Listrik Proyek PLTS Terapung di Batam

JAKARTA-PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA) dan anak usaha PT