Demand Kredit Lemah, OJK Minta Pemerintah Eksekusi Anggaran Belanja

Wednesday 2 Sep 2020, 6 : 14 pm
by
Staf Ahli Dewan Komisioner OJK, Ryan Kiryanto

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta kepada pemerintah dan perusahaan-perusahaan BUMN untuk segera mengeksekusi sejumlah anggaran belanja dalam upaya mendorong permintaan kredit perbankan yang masih berada dalam tren melemah.

“Kalau di sisi supply memang sudah tidak ada masalah atau sudah tidak ada lagi isu (kekurangan) likuiditas perbankan. Tetapi, di sisi demand (kredit) yang belum kuat, bukan lemah,” ucap Staf Ahli Dewan Komisioner OJK, Ryan Kiryanto dalam agenda Live Streaming OJK: Stabilitas Sistem Keuangan dan Pengawasan Terintegrasi OJK” di Jakarta, Rabu (2/9).

Dia menyebutkan, pada masa pasca pandemi Covid-19, aktivitas masyarakat dan pelaku usaha mengalami perlambatan, sehingga perekonomian mengalami pelemahan.

“Meski PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sudah dibuka, tetap belum membuat ekonomi kembali normal,” imbuhnya.

Ryan menyebutkan, hingga akhir Juli 2020, pertumbuhan kredit di industri perbankan tercatat sebesar 1,53 persen atau mengalami perbaikan dibanding sebulan sebelumnya yang hanya bertumbuh 1,49 persen.

“Maka, perlu mendorong demand kredit,” tegas Ryan.

Sementara itu, ungkap Ryan, per akhir Juli 2020 pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan justru bertumbuh 8,53 persen, sehingga tidak ada lagi isu keterbatasan likuiditas di perbankan.

“Karena kondisi pandemi Covid-19 telah membatasi ruang gerak masyarakat, sehingga konsumsi mengalami gangguan dan simpanan bertumbuh terus,” tutur Ryan.

Bergesernya isu keterbatasan likuiditas, jelas Ryan, tercermin dari alat likuid (AL) terhadap non-core deposit (NCD) per 14 Agustus 2020 sebesar 128,01 persen.

Sementara itu, risiko likuiditas berdasarkan AL/DPK tercatat sebesar 27,15 persen. “CAR (rasio kecukupan modal) perbankan per akhir Juli 2020 sebesar 23,1 persen,” ujarnya.

Dengan demikian, menurut Ryan, pertumbuhan kredit yang lemah di tengah peningkatan laju pertumbuhan DPK tersebut harus didorong oleh percepatan peningkatan demand kredit.

“Diharapkan belanja pemerintah dan BUMN bisa segera mengucur, maka akhirnya para pelaku usaha akan menambah kredit maupun meminta kredit baru,” kata Ryan.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Manarik Minat Investor, Sekar Laut Siap Stock Split

JAKARTA-Nilai nominal saham PT Sekar Laut Tbk (SKLT) dipecah dengan
PT Samudera Indonesia Tbk

Buat Bayar Utang, Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Emisi Obligasi Rp1,8 Triliun

JAKARTA-Obligasi Berkelanjutan PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry (LPPI)