JAKARTA—DPR berencana melakukan reformasi di tubuh parlemen dengan menjadikan sistem politik menjadi sebuah sistem terbuka. Oleh karena itu, lembaga ini menggelar “Lomba Kritik DPR 2018”, sehingga diharapkan menjadi lebih terbuka. “Bahkan bisa menjadikan lembaga ini menjadi makin aspiratif sesuai dengan semangat generasi milenia,” kata Ketua DPR Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (19/4/2018).
Melalui lomba kritik, lanjut mantan Ketua Komisi III DPR, masyarakat bisa lebih leluasa berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasi terhadap keberadaan lembaga negara tersebut.
Bamsoet menyebutkan bahwa dalam negara demokratis, kritik sangat dibutuhkan, baik terhadap perilaku para anggota DPR, maupun terhadap produk legislasi yang dihasilkannya.
Bamsoet mengingatkan bahwa munculnya kontroversi terkait UU MD3, yang disebut sebagai kalangan membungkam suara kritis masyarakat, disebabkan karena kurang terbukanya sistem politik. Untuk itulah, ujarnya, DPR berinisiatif untuk menggelar lomba kritik DPR dengan segala kerativitas masyarakat.
Lomba itu, juga menjadi bagian untuk memeriahkan hari ulang tahun DPR yang ke-73 pada tahun ini. “Terdapat semangat untuk membebaskan dulu kreativitas para peserta,” ujar Bamsoet terkait lomba yang akan digelar pada 19 April hingga 15 Agustus 2018.
Sementara itu, pengamat politik dari LIPI, Siti Zuhro mengatakan bahwa salah satu bentuk kritik terhadap DPR adalah kurangnya independensi anggotanya dari partai politik yang menaungi mereka.
Menurutnya, seharusnya kalau seseorang telah terpilih menjadi anggota DPR maka dia telah diwakafkan oleh partainya untuk mengabdi kepada rakyat yang diwakilinya. “Mereka seharusnya menjadi wakil rakyat, bukan lagi menjadi wakil partai kalau sudah berada di DPR,” ujarnya.
Hanya saja dia mengingatkan bahwa lomba kritik itu tetap harus memperhatikan etika dan tidak boleh mengandung unsur SARA.
