JAKARTA- Jaringan Aktivis ProDemokrasi (ProDem) yang dipimpin Ketua DPP Gerindra Desmon J Mahesa mendesak Presiden Jokowi mundur dari jabatannya sebagai Presiden RI. Alasannya dalam 100 hari banyak kebijakan pemerintah yang justru memperkeruh kelangsungan berbangsa dan bernegara. “Desakan mundur ini suara dari ProDem seluruh daerah di Indonesia. Aspirasi ini sebagai suara rakyat yang menagih janji-janji Presiden Jokowi selama Pilpres pada Juli 2014 lalu,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmon J Mahesa Jakarta.
Pada prinsipnya kata Desmon, ProDem menolak kebijakan pemerintah yang tidak memihak kepada kepentingan rakyat, termasuk MoU perpanjangan kontrak PT. Freeport.
“Perpanjangan kontrak Feeport itu berarti melanggengkan perampokan atas sumber daya alam Indonesia dengan mengizinkan ekspor konsentrat. Padahal, izin ekspor tanpa membangun pabrik pengolahan dan pemurnian mineral (smelter) itu melanggar pasal 170 UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba,” ujarnya.
Disisi lain, Desmon menegaskan ProDem menyesalkan Presiden Jokowi yang sangat lemah, karena besarnya tekanan dan intervensi dari berbagai kepentingan baik dari partai politik pendukung maupun dari korporasi dan asing yang merasa berjasa dalam memenangkan Jokowi pada Pilpres,” ungkapnya.
Selain itu Iwan Simule yang juga aktivis ProDem menilai Pemerintahan Jokowi makin menampakkan jati dirinya sebagai pemerintahan yang pro asing, aseng dan asong terbukti dengan upaya melakukan kebijakan priovitasisai, pencabutan subisidi, deregulasi dan pasar bebas. Fenomena ini sangat berlawanan dengan janji-janjinya ketika Pilpres untuk mewujudkan cita-cita Trisakti dan Nawacita,” katanya.
Bahkan kini menurut Iwan Simule, pemerintahan Jokowi dalam menuntaskan korupsi makin suram dengan tidak jelasnya pengusutan kasus-kasus besar seperti BLBI, century, rekening gendut, mafia Migas dan lain-lain. “Konflik KPK vs Polri sebagai bagian dari strategi untuk mengaburkan pengusutan kasus-kasus korupsi itu,” tambahnya.
Karena itu, kalau Jokowi merasa tidak mampu melaksanakan tugas sebagai Presiden RI, maka ProDem mendorong Jokowi untuk mengundurkan diri secara terhormat daripada diturunkan oleh rakyat. “Lebih baik mundur daripada diturunkan oleh rakyat,” pungkasnya.
Desmon mengakui jika banyak aturan yang dilanggar oleh Jokowi. Namun, Koalisi Merah Putih (KMP) tidak akan mempelopori untuk memakzulkan atau impeachment, karena hal itu bisa dilakukan oleh partau pendukungnya sendiri di Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Seperti disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon.
“Sudah banyak kekacauan yang dilakukan Jokowi dalam masa pemerintahannya saat ini dan rakyat pun sudah melihat bukti-buktiya.Tapi kami tidak mau jadi pelopor untuk mengimpach Jokowi.Biarlah partai yang menjadi pendukungnya saja yang melakukannya kalau memang mereka punya hati nurani untuk melakukan itu,” ujar Desmon.
Menurut Desmon langkah impeachment lebih baik dimulai oleh KIH daripada oleh rakyat Indonesia sendiri karena pada akhirnya kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, maka rakyat juga tidak akan tinggal diam. ”Dari pada diturunkan oleh rakyat kan lebih baik, mereka sendiri yang menurunkan.Paling tidak, partai-partai pendukung jadi terselamatkan,” pungkasnya. (ec)
