JAKARTA- Aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Direktur Krakatau Steel, Kuncoro Jumat (22/3/2019) telah membuka tabir baru. Karena nilai uang suapnya hanya sekitar Rp20 Juta. “Kondisi ini jelas menunjukkan budaya birokrasi yang buruk dan “watak yang sakit”,” kata Ketua Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha) Azmi Syahputra melalui siaran persnya di Jakarta, Senin (25/3/2019).
Karena itu, kata Azmi, BUMN harus berani bersih-bersih. KPK mesti semakin gencar dan harus diperkuat pengawasan internal maupun eksternal. Semestinya dengan adanya BUMN ini, mempercepat tujuan tujuan kinerja pemerintah. Karena orientasi pada pelayanan publik. “Anehnya, masih ada praktik curang, padahal management BUMN tersebut telah menerima gaji dan fasilitas sudah sangat memadai dan maksimal,” terangnya.
Menurut Dosen FH UBK, masyarakat sudah mengetahui peredaran uang melalui BUMN bisa mencapai Rp1000 Triliun dalam satu tahun. Sehingga berbagai macam cara bisa menjadi pinti masuk untuk melakukan korupsi. “Mulai dari anggaran proyek, proyek fiktif, mark up dan lelang hingga setoran dari pihak yang berkepentingan. Belum lagi melalui penjualan produk BUMN, masih ada fee fee bagi broker,” tambahnya
Oleh karena itu, lanjut Azmi, KPK harus berani melakukan sapu bersih pada semua BUMN. Karena image masyarakat selama ini, BUMN itu menjadi mesin uang oknum kelompok penguasa. “Bahkan korupsi di sini jarang tersentuh. karena itu imagenya harus dihapus. Sehingga negara bisa sehat dan negara maju,” ucapnya.
Bahkan Azmi mempertanyakan bagaimana BUMN mau sehat kinerjanya dan bisa menghasilkan keuntungan. “Fee Rp20 juta masih saja diurusin kelas Direktur, itu kan konyol. Apapun itu, bravo buat KPK untuk bongkar perilaku modus di BUMN ini,” tegasnya.
Kasus ini harus jadi pelajaran bagi pengelola BUMN lainnya, sambung Azmi, karena banyak BUMN yang harus diperiksa ulang laporan keuangannya. “Segera berbenah, terapkan tata kelola perusahaan yang baik,” paparnya
Namun, katanya, kalau tidak mau berbenah tinggal tunggu waktu saja untuk di OTT kembali. Karena itu, tidak ada cara lain selain KPK semakin jeli memperhatikan pintu masuk membedah korupsi. “Setidaknya melalui modus diatas pasti akan kena OTT. Makanya, BUMN bermasalah harus segera dituntaskan,” pungkasnya. ***
