JAKARTA-Kebijakan pemerintah terkait penerapan BBM satu harga jangan sampai membuat kinerja BUMN Migas menjadi terpengaruh negatif. Artinya harus ada jalan keluar yang win-win solution terhadap institusi yang ditugaskan. “Ya tentu harus ada kebijakan khusus, misalnya Pertamina ditugaskan membangun 155 titik, agar memenuhi program BBM satu harga, sudah pasti itukan banyak bebannya,” kata Wakil Ketua Komisi VII DPR Herman Khaeron disela-sela rapat kerja dengan Menteri ESDM Ignasius Jonan di Jakarta, Rabu (6/12/2017).
Menurut Herman, kalau bebannya ditanggung korporasi (Pertamina) maka bisa-bisa kinerja keuangan BUMN tersebut bisa tak bagus dimata publik. Dampaknya panjangnya juga kurang dimata investor. “Oleh karena itu pemerintah harus menghitung kembali secara cermat, berapa sebenarnya beban satuan cost untuk bisa memdnuhi program BBM satu harga ini,” tambahnya.
Lebih jauh kata Herman, pihaknya menyarankan agar beban tersebut bisa diberikan subsidi atau fiskalnya disiapkan pemerintah. “Bisa juga dibebankan pada kementerian dan lembaga. Nah kalau itu dilakukan, tentu korporasi atau BUMN akan survive,” ujarnya.
Selain soal beban penugasan, Herman menjelaskan sesuai dengan Peraturan Menteri, Pertamina juga mendapat tugas menjual BBM RON 88 dan Bio solar dengan harga tetap. “Kalau harga ICP naik, tentu akan menjadi beban bagi Pertamina. Beban ini akan dianggap lost opportunity profit,” imbuhnya.
Sebelumnya Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) baru-baru ini menyebutkan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menanggung kerugian dari penjualan bahan bakar minyak (BBM) penugasan.
Hingga 30 Juni 2017, kerugian ditaksir mencapai US$ 957 juta atau sekitar Rp 12 triliun. Kerugian penjualan premium maupun solar itu termasuk juga dari Program BBM Satu Harga. Demikian diungkapkan Kementerian BUMN dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI pada 30 Agustus 2017 lalu.
Kementerian ESDM mengaku belum mendapatkan laporan dari Pertamina soal kerugian yang timbul dari program BBM Satu Harga ini. Pertamina diminta melakukan efisiensi untuk menekan kerugian tersebut. “Saya belum dapat laporan pasti. Tapi prinsipnya begini, segala sesuatu dengan melakukan efisiensi tentunya Pertamina masih bisa,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Ego Syahrial, Jakarta, Rabu (6/9/2017).
Meski ada kerugian sebesar Rp 12 triliun, Pertamina diminta tetap melanjutkan program BBM Satu Harga ke seluruh pelosok Indonesia. Ego menyatakan, BBM Satu Harga tak boleh berhenti, ini demi keadilan untuk masyarakat di daerah terpencil. “Harus lanjut dong, saya bulan depan akan ke Seram, meresmikan di Maluku bagian selatan. Tetap kebijakan Kementerian ESDM bahwa harga harus merata se-Indonesia, membangun dari pinggiran. Harus terpenuhi kebutuhan masyarakat, harus terlayani,” tegasnya.
Kementerian ESDM belum menyiapkan kebijakan khusus untuk menekan kerugian Pertamina. Tapi, Ego berjanji bahwa pemerintah tak akan membiarkan Pertamina tekor, akan dicari solusi agar program BBM Satu Harga dapat terus berjalan tanpa membuat Pertamina kolaps. “Saya belum tahu (solusinya), tapi pemerintah pasti mencari jalan keluar,” tutupnya. ***
