JAKARTA-Rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubdisi akan dibarengi pula dengan kompensasi terhadap rakyat miskin, misalnya bantuan langsung tunai (BLT). Namun demikian pemberian BLT ke masyarakat harus mengajak parpol. “Kalau ada BLT, sumbangan untuk rakyat, semua partai politik harus diajak,” kata Ketua MPR Taufiq Kiemas di Jakarta,Selasa,(30/4).
Menurut politisi senior PDI Perjuangan ini, BLT kepada rakyat miskin tidak boleh diserahkan oleh pemerintah langsung. Karena itu bisa menjadi politis. “Bantuannya harus diserahkan ke partai politik untuk membantu juga. Jadi jangan oleh pemerintah, tapi diwakilkan ke parpol juga,” tegasnya.
Suami Presiden RI Ke 5 ini mengaku pihaknya tidak setuju munculnya BLT sebagai kompensasi atas kenaikan harga BBM bersubsidi kelak. Karena BLT itu dinilai tidak mendidik dan tidak memotivasi rakyat untuk maju. “Menurut saya urusan BLT nggak rasional. Nggak boleh BLT. Nggak fair dong,” ujarnya
Yang jelas, kata TK-sapaan akrabnya, boleh jadi PDI Perjuangan akan menentang rencana itu. Namun bila tujuannya untuk kepentingan yang lebih besar dan demi kelanjutan pembangunan di masa mendatang maka tidak ada pilihan selain menaikkan harga BBM. “Ini kan tinggal pilihan kita, tidak siap (harga BBM bersubsidi dinaikan-red) atau APBN habis. Kalau siap, maka APBN kita berjalan,” tuturnya.
Hanya saja, Taufik meragukan kesiapan para elit masyarakat mampu. Karena masyarakat menengah ke atas ini tidak bisa menikmati lagi BBM bersubsidi. “Saya rasa yang nggak siap kita-kita ini, orang kaya yang nggak dapat lagi BBM murah. Partai saya tidak setuju kenaikan. Tapi kalau untuk kepentingan rakyat yang lebih penting, ya mengapa tidak?” imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Jero Wacik menegaskan, rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan memberi kompensasi sejenis bantuan langsung tunai (BLT) bukan politik terselubung menjelang Pemilu 2014. “Ini tidak berkaitan dengan Pemilu. Tidak ada urusan politik,” tegasnya
Diakui Jero, rencana mengurangi subsidi BBM dilakukan karena pos itu menguras dana besar. Lebih baik anggaran tersebut diarahkan untuk pembangunan sekolah dan infrastruktur. “Ini tidak ada program terselubung karena SBY tidak mencalonkan diri lagi,” ucapnya
Bagi Demokrat sendiri, kata Jero, idak ada keuntungan dengan menaikan BBM dan memberi BLT. Apalagi SBY tidak punya pikiran ke sana. “Semua bendera dipasang. Saya meyakini presiden tidak melakukan itu,” katanya.
Pemerintah, sambung Jero, perlu mengkaji langkah kebijakan terkait beban subsidi BBM. Bila pemerintah memilih opsi menaikkan harga, langkah itu perlu diikuti dengan BLT kepada kelompok masyarakat tak mampu.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan, pemerintah tak menutup mata terhadap beban subsidi BBM yang kian meningkat seiring pertambahan permintaan dan kenaikan harga minyak dunia. Namun saat mengambil keputusan, pemerintah harus adil. Apalagi, masyarakat kelas ekonomi bawah akan terkena dampaknya. **cea
