JAKARTA- Terpidana Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra mengaku tidak pernah mendapatkan proposal dari Jaksa Pinangki Sirna Malasari terkait jasa pengurusan fatwa di Mahkamah Agung (MA).
Hal ini disampaikannya saat memberi kesaksian pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Jakarta, Senin (9/11).
“Tidak ada sama sekali proposal itu. Saya tidak pernah melihat ada proposal dari Jaksa Pinangki,” tegas Djoko Tjandra saat menjawab pertanyaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Jakarta, Senin (9/11).
Dalam persidangan ini, JPU mencerca Djoko Tjandra soal proposal dari Jaksa Pinangki.
Namun, Djoko Tjandra kembali membantah.
“Jadi, tidak pernah ada proposal,” tegasnya.
Kendati demikian, Djoko Tjandra mengaku pada 19 November 2019 melakukan penandatangan surat kuasa.
Surat kuasa ini terkait penunjukan Anita Kolopaking sebagai kuasa hukum.
“Dia saya tunjuk sebagai pengacara mewakili saya,” jelasnya.
Saat ditanya JPU, apakah pada saat penandatangan surat kuasa itu dihadiri oleh Anita Kolopaking, Rahmat, Pinangki dan Andi Irfan Jaya? Djoko Tjandra membenarkannya.
“Yang hadir diruangan kerja saya pada 19 November itu ya, Rahmat, Pinangki dan Anita Kolopaking. Andi Irfan Jaya tidak ada,” jelasnya.
Djoko Tjandra menjelaskan, surat kuasa ini dalam mengurus segala upaya yang diperlukan yang berkaitan dengan hukum.
Namun tidak secara spesifik menangani persoalan fatwa di MA.
“Secara specifically tidak berbicara soal farwa MA,” pungkasnya.
