JAKARTA-Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menandatangani Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui program Business Development Services Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di Aula Cakti Budhi Bakti Gedung Mar’ie Muhammad, Kantor Pusat DJP pada Selasa, (30/04).
Perjanjian kerjasama ini mencakup pemberian pelatihan dan bimbingan terkait materi perpajakan, pembukuan, pencatatan atau materi lainnya dalam program pembinaan UMKM yang diselenggarakan oleh 27 instansi yang terdiri dari 21 Badan Usaha Milik Negara, 6 instansi lainnya dan DJP yang memberikan layanan, informasi, dan materi perpajakan.
“Di Indonesia, pelaku usaha menengah dan kecil adalah pelaku yang sifatnya mayoritas di dalam jumlah statistiknya dan makin meningkatkan akurasi kewajiban perpajakan,” ujar Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam sambutannya.
Pemberian pelatihan dan bimbingan kepada pelaku UMKM merupakan bagian dari program Business Development Services (BDS) yang telah dirintis DJP sejak tahun 2015. Layanan BDS ini merupakan bagian dari strategi DJP meningkatkan kesadaran dan kepatuhan perpajakan sektor UMKM yang merupakan bagian penting dari ekonomi Indonesia.
“Jadi, kita berharap kualitas UMKM akan terus-menerus kita perkuat dan perbaiki serta hubungan antara institusi-institusi yang sudah memiliki kapasitas lebih baik untuk bisa memperkuat UMKM itu menjadi kunci keberhasilan tersendiri,” harap Menkeu.
Berikut adalah daftar instansi yang ikut serta dalam Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama terkait Pembinaan UMKM:
1. Deputi Bidang Restrukturisasi Usaha, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Ditjen Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika
3. PT Angkasa I (Persero)
4. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
5. PT Dahana (Persero)
6. PT Hutama Karya (Persero)
7. PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)
8. PT Jasa Raharja (Persero)
9. PT Kereta Api Indonesia
10. PT Kimia Farma (Persero) Tbk.
11. PT Pegadaian (Persero)
12. PT Pertamina (Persero)
13. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
14. PT Pos Indonesia (Persero)
15. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero)
16. PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.
17. PT Sucofindo (Persero)
18. PT Surveyor Indonesia (Persero)
19. PT Taspen (Persero)
20. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
21. Perum Jasa Tirta I
22. Perum Jasa Tirta II
23. Perum Percetakan Uang Republik Indonesia
24. Asosiasi Pengusaha Indonesia
25. Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia
26. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kementerian Keuangan
27. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB Universitas Indonesia
