JAKARTA-Dalam masalah harga kebutuhan pokok masyarakat, tidak boleh ada monopoli. Baik oleh kepentingan pengusaha maupun negara, sehingga masyarakat konsumen tidak dirugikan. Hal itu karena setiap menjelang lebaran Idul Fitri maupun Idul Adha, harga daging selalu naik dan tak terkendali. Harga daging yang biasanya berkisar Rp. 60.000,- – Rp. 70.000,-/kg, kini mulai melonjak sampai Rp. 90.000,- – Rp. 100.000,-/kg.
Demikian dikemukakan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman, menanggapi masalah seputar ketidakstabilan harga daging sapi, menjelang hari raya Idul Adha pada 26 Oktober mendatang. Lebih memprihatinkan lagi impor sapi sampai saat ini masih dimonopoli pihak tertentu.
“Kebijakan ekonomi kita sudah seharusnya berpihak kepada sektor pertanian, termasuk juga peternakan. Negara lain seperti Selandia Baru yang sudah membuat kebijakan yang tepat. Di mana Selandia Baru yang jumlah penduduknya hanya sekitar 3 juta jiwa, tapi memiliki ternak sapi sampai 30 juta ekor,” tambah Irman.
Selain itu, menurut dia, kita tidak bisa menyerahkan masalah kedaulatan pangan pada asing. Bagaimanapun, harga itu harus terjangkau oleh masyarakat.
“Kalau harga tinggi, sebenarnya dapat mendorong semangat orang untuk beternak. Itu bisa dijadikan salah satu pendorong bagi peningkatan produksi daging sapi secara nasional. Sebaliknya kalau terlalu rendah juga tidak baik, karena tidak bisa ada lagi insentif yang layak bagi para peternak kita di dalam negeri,” ujarnya.
Yang pasti soal monopoli tersebut menurut pakar pertanian H. S. Dylon, adanya pengusaha besar berkolusi dengan pejabat pemerintah sehingga terjadinya monopoli impor itu bukan hal baru.
“Masalahnya para pejabat kita pada umumnya kan tidak berpihak kepada rakyat. Jadi persoalannya di situ,’’ katanya kecewa.
Pengamat ekonomi dari Universitas Gajah Mada (UGM) Refrisond Baswir mengatakan, masalah ketidakstabilan harga daging sapi itu terjadi karena pemerintah menggangap ini adalah sebagai urusan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah menyerahkan masalah ini kedalam mekanisme pasar.
“Jadi kalau barangnya tidak ada didalam negeri maka akan di import dari luar negeri,’’ katanya.
Meski demikian, menurut Refrisond, akhir-akhir ini sudah ada intervensi dari pemerintah untuk mengembangkan program sapi sawit. Artinya, setiap perkebunan kelapa sawit sekarang diminta untuk mengembangkan ternak sapi. Pelepah sawit yang biasanya terbuang sekarang bisa dimanfaatkan untuk makanan sapi. Yaitu,dengan jalan dihancurkan dan dibuat semacam jus yang sangat bagus sebagai makanan sapi ternak.
Meski demikian, dia mendorong agar selalu mencari terobosan baru bagi penyelesaian masalah ketidakstabilan harga daging ini.
“Solusi saya adalah kita harus mengembangkan program kerja “Sapi Sawit” ini didalam negeri, supaya dikemudian hari kita tidak memerlukan lagi impor sapi dari luar negeri,” pungkasnya.
