JAKARTA-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI hingga kini masih menyimpan masalah, karena wewenangnya belum jelas. Padahal putus Mahkamah Konstitusi (MK) pada 27 Maret 2013 lalu sudah terang benderang. “Hanya saja kedudukan dan kewenangan DPD sampai hari ini masih menyimpan masalah dalam hal mengajukan, membahas, dan memutuskan RUU menjadi UU,” kata Wakil Ketua DPD RI, GKR Hemas dalam membuka acara bedah buku ‘Esksistensi DPD RI’ di Gedung DPD/MPR RI Jakarta, Selasa (17/12/2013).
Menurut Hemas, DPD RI tak pernah lelah berjuang untuk memperoleh kesamaan dan kewenangan dalam membuat RUU, makanya selalu mengumandangkan amandemen konstitusi. “DPD ini lahir untuk kepentingan daerah, karena sistem sentralistik apada fakta empiriknya terjadi ketimpangan, ketidakadilan, mengancam keutuhan NKRI dan persatuan nasional,” terangnya
Putusan MK tersebut, lanjut Hemas, DPD RI sudah harus bisa mengajukan, memberi pertimbangan, mengikuti pembahasan, dan memutuskan RUU yang menjadi kewenangannya seperti RUU pendidikan, agama, anggaran keuangan daerah, pemekaran daerah, dan sebagainya. “Tapi, faktanya peran DPD RI masih di bawah DPR RI. Sehingga DPD RI belum bisa optimal dalam memperjuangkan aspirasi daerah,” tambah Hemas kecewa.
Karena itu kata Hemas, putusan MK tersebut menjadi tantangan bagi DPD RI bagaimana putusan itu terwujud, sehingga tiga kewenangan DPD RI menjadi ideal dalam mengusulkan, membahas, dan memutuskan RUU ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dalam proses perundang-undangan. “Jadi, DPD dan anggota DPD RI harus terus bersemangat untuk memperjuangkan hak-haknya itu melalui amandemen UU NRI 1945,” ujarnya.
Dikatakan, jika DPD RI sudah mempunyai draft perubahan-amandemen UUD NRI 1945 yang komprehensif untuk perbaikan sistem ketatanegaraan. “Jadi, kami sudah menyiapkan draft yang lengkap dan komprehensif jika benar-benar dilakukan amandemen di 2014 nanti,” pungkas GKR Hemas berharap. **cea
