JAKARTA-Kalangan DPR minta agar BRI memberi kemudahan para pekerja migran untuk mendapatkan modal kerja, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR). Karena modal ini penting untuk mengurus sejumlah dokumen dan persyaratan kerja yang dibutuhkan. “Mereka ini kesulitan dapat modal. Sepertinya ini ada yang tersumbat, saya sudah pertemukan dengan BP3I. Kemungkinan karena petugas BRI ini tidak memahami persoalan masyarakat bawah,” kata anggota Komisi XI DPR Tutik Kusuma Wardhani usai rapat kerja dengan PT Pegadaian, BRI dan BCA Terkait Persiapan Lebaran” di Ruang Komisi XI DPR, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Lebih jauh kata Tutik, pekerja migran ini kebanyakan berasal dari daerah Buleleng dan mayoritas berasal dari warga miskin. Ratusan ribu calon pekerja migran di Bali terhabat bekerja ke luar negeri karena terkendala pembiayaan. “Karena itu, DPR minta bank penyalur kredit usaha rakyat (KUR) perlu mencari solusi pembiayaan tersebut,” ujar anggota Fraksi Partai Demokrat.
Bahkan Mantan Ketua Hipmi Buleleng ini mempertanyakan sulitnya para pekerja migran untuk memperoleh kredit. Padahal dana itu akan digunakan sebagai modal untuk mengurus surat-surat dokumen perjalanan dan persyaratan kerja.
“Kebanyakan dari mereka dari kalangan tidak mampu. Nah, saya melihat ada program KUR, di mana dari keseluruhan program tidak mencapai target (serapan). Di situlah saya punya ide, agar dana KUR ini bisa digunakan sebagai dana penjaminan bagi pekerja migran Indonesia yang mengalami hambatan pembiyaan sehingga tidak mendapatkan lapangan pekerjaan,” ungkapnya.
Di Bali khususnya Buleleng, sambung Tutik, banyak pekerja migran dari kalangan generasi muda yang ingin bekerja di luar negeri seperti pekerja di kapal baik kapal wisata terkendala pembiayaan untuk menjadi tenaga kerja.
“Berangkat itu, saya punya ide mengundang BP3TKI, balai pelayanan perlindungan tenaga kerja yang saya pertemukan dengan BRI. Di situ dijelaskan, kalau calon pekerja sudah kerja kemudian digaji besar, sehingga gajinya bisa dipakai untuk mengangsur pinjaman KUR nya,” imbunya.
Selain bantuan dari Badan Pelayanan, Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) dan bank penyalur kredit, pihaknya juga mengajak PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang penjaminan asuransi untuk membantunya. “Ini kan ada askrindo yang bisa menjadi penjamin KUR,” katanya.
Menurut Tutik, rata-rata calon pekerja migran tersebut membutuhkan kredit senilai Rp 25 juta untuk pengurusan dokumen perjalanannya. “Padahal gaji mereka rata-rata bisa sampai Rp 20 juta. Mampu sekali (untuk melunasi pinjaman dari KUR). Bahkan, ada calon pekerja yang berani mengangsur hanya dalam hitungan bulan saja, tetapi suit karena mereka terbentur masalah jaminan,” ulasnya.
Soal pengembalian kredit yang masih diragukan oleh bank penyalur KUR, Tutik mengatakan sejauh ini sudah ada kesepahaman antara pihak BP3TKI dan pihak bank bahwa pengembalian pinjaman akan langsung dipotong oleh user selaku perusahaan pemberi kerja.
“Oleh BP3TKI bahwa penjaminnya nanti bisa user nya yang akan dijadikan sebagai penjamin. Dari gaji pekerja akan dipotong. Jadi user selaku manajemen perusahaan yang memperkejakan yang nanti akan memotong gajinya.
Usulan tersebut disambut baik direksi para bank penyalur kredit KUR. Dirut Bank BRI Suprajarta memastikan pihaknya akan mendorong para pekerja migran untuk memperoleh kredit untuk pengurusan dokumen perjalanan.
“Sesuai dengan program pemerintah guna mengurangi pengangguran, maka kami akan mencoba memudahkan pekerja migran mendapatkan KUR. Bahkan kita akan bangun fasilitas-fasilitas pelatihan agar skill mereka berkualitas,” tegas Suprajarta.
Suprajarta mengaku tidak mempersoalkan dana KUR digunakan oleh para calon pekerja untuk keperluan pengurusan dokumen perjalanan, bahkan pihaknya akan menambahkan pengetahuan dan keterampilan lainnya. “Supaya knowledgenya juga bertambah. Sehingga kualitas SDM migran kita naik. Kita akan bantu para pekerja migran secara maksimal,” tandasnya. ***
