JAKARTA-Anggota Komisi IX DPR Rieke Dyah Pitaloka mendukung gerakan buruh turun ke jalan melakukan sejumlah tuntutan kepada pemerintah. Alasannya hal ini berkaitan dengan kesejahteraan buruh ke depan. “Saya mengingatkan Presiden Jokowi untuk memenuhi janji politik pada saat Pilpres kepada Rakyat Pekerja. Trilayak: Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak yang tertuang dalam Piagam Perjuangan Marsinah, ditandatangani di atas materai oleh Jokowi tanggal 5 Juli 2014,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa (1/8/2015).
Seperti diketahui, hari ini ribuan buruh melakukan aksi di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia dengan tuntutan dari soal upah, turunkan harga kebutuhan pokok, menolak kenaikan BBM, jaminan pensiun, sampai pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial.
Menurut Rieke, bukan tanpa alasan buruh bergerak. September mulai mekanisme penentuan pengupahan untuk tahun depan. Dimulai dengan survey Komponen Hidup Layak (KHL), Oktober harus sudah ada keputusan berapa kenaikan upah 2016.
“Desember kita masuk pada Masyarakat Ekonomi ASEAN plus 6 negara, di antaranya Cina, India, Australia. Perpindahan yang ” tanpa sekat” bukan sekedar modal, barang dan jasa, tapi juga rakyat yang bekerja,” terangnya.
Dikatakan Rieke, Kesepakatan-kesepakatan MEA belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh pihak terkait, kepada pihak industri dan pemberi kerja, apalagi pada pekerja. “Belum ada road map kerja yang terintegrasi utuh antara Kementrian Industri , Perdagangan, Tenaga Kerja, BUMN (bahkan dibeberapa pemberitaan Menteri BUMN dikabarkan akan melakukan buyback BUMN tidak dari APBN tapi dari dana pensiun pekerja BUMN). Mau dibawa kemana 70 tahun Indonesia merdeka?,” imbuh Tim Pemenangan Jokowi-JK. **
