DPR Harus Menjalankan Putusan Mahkamah Konstitusi

Direktur Eksekutif IGJ, Rachmi Hertanti,

JAKARTA-Indonesia for Global Justice (IGJ) mendesak DPR RI untuk tidak memberikan persetujuan terhadap Perjanjian RCEP tanpa adanya analisis dampak dari teks RCEP secara komprehesinve untuk memastikan dampak yang akan dihadapi oleh Indonesia di masa depan dan dalam jangka waktu panjang.

Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) menyatakan bahwa DPR RI sangat memegang kunci kedaulatan rakyat Indonesia dan sudah seharusnya DPR RI membahas RCEP secara hati-hati serta melakukan analisis dampak yang komprehensive terhadap kehidupan generasi rakyat Indonesia di masa depan.

“DPR RI harus menganalisis teks RCEP diluar dari nilai ekspor dan impor, tetapi harus dilakukan terhadap seluruh aturan detail dari puluhan babyang telah disepakati. Hal ini karena perjanjian yang komprehensive seperti RCEP memiliki konsekuensi isi aturan yang harus diadopsi ke dalam regulasi nasional, dan ini akan berdampak terhadap menyempitnya ruang kebijakan negara dan kedaulatan negara untuk menyusun peraturan perundang-undangan nasional untuk melindungi kepentingan rakyat serta berpotensi bertentangan dengan Konstitusi,” jelas Rachmi.

Baca :  Pemerintah Didesak Hentikan Pemberian Hak Istimewa Freeport

Lebih lanjut Rachmi menambahkan bahwa Pemerintah dan DPR juga harus membuka teksnya kepada publik dan melibatkan publik secara luas dalam pengambilan keputusan untuk meratifikasi atau tidak meratifikasi Perjanjian RCEP.

“Publik wajib dilibatkan dalam melakukan analisis dampak terhadap teks RCEP, sehingga ketersediaan dan transparansi teks RCEP sangat krusial. Termasuk, menjadikan masukan analisis publik sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan wajib dilakukan oleh DPR RI, untuk memastikan bahwa RCEP tidak akan bertentangan dengan Amanat Konstitusi UUD RI 1945. Hal ini sejalan dengan Putusan MK 13/PUU-XVI/2018tentang Perjanjian Internasional,” tegas Rachmi.

Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 telah menegaskan bahwa dalam hal memutuskan sebuah perjanjian internasional memerlukan atau tidak memerlukan persetujuan DPR RI, maka DPR RI harus melakukan penilaian analisis dampak secara komprehensive terhadap sebuah perjanjian internasional.

Baca :  Pengesahan UU Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan, Mengancam Kedaulatan Petani

Hal ini bertujuan untuk menilai sebuah perjanjian internasional berpotensi menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang sesuai dengan kriteria dalam pasal 11 ayat (2) UUD RI 1945.

Secara tidak langsung, hasil analisis dampak ini menjadi bahan pertimbangan utama bagi DPR RI untuk memberikan persetujuan atau tidak terhadap ratifikasi perjanjian internasional.

Pertimbangan penting lainnya adalah Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MK No.13/PUU-XVI/2018 harus menjadi landasan DPR RI dan Pemerintah untuk mengambil keputusan tentang Perjanjian RCEP, khususnya tentang tujuan keikutsertaan dalam perjanjian internasional, yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Baca :  Koalisi MKE Kecam Keras Niat Jahat Pemerintah dan DPR

Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, secara a contrario pemerintah Indonesia wajib menentang (setidak-tidaknya tidak boleh ikut serta) dalam upaya-upaya yang mengatasnamakan ketertiban dunia jika bertentangan dengan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

“Putusan MK No,13/PUU-XVI/2018 tentang UU Perjanjian Internasional sudah sangat jelas menyatakan bahwa perjanjian internasional termasuk perdagangan internasional yang bertentangan dengan nilai-nilai kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bertentangan dengan Konstitusi, untuk itu wajib ditolak. Inilah Amanat Konstitusi yang wajib dilaksanakan oleh DPR RI dan Pemerintah,” tegas Rachmi.