DPR: Holding BUMN Pelabuhan Harus Profit Oriented

Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma/dpr.go.id

JAKARTA–Anggota Komisi VI DPR Putu Supadma meminta Menteri BUMN lebih memperjelas dan memperinci blueprint dari pembentukan Holding BUMN Pelabuhan/Kemaritiman. Karena hingga saat ini Komisi VI DPR belum mendapatkan blueprint rencana pembentukan Holding BUMN tersebut.

“Karena Holding ini belum jelas, bagaimana linknya dengan kementerian teknis. Harusnya Meneg BUMN mampu menjabarkan pemikiran Presiden sejelas-jelasnya,” katanya usai Rapat Kerja (Raker) dengan Dirut Pelindo I Dian Rachmawan, Dirut Pelindo II Elvin G Masyssya, Dirut Pelindo III Doso Agung, Dirut Pelindo IV Farid Padang, Dirut PT Pelni, Insan Purwarisya L. Tobing, dan Dirut PT ASDP, Ira Puspadewi di Jakarta, Senin (10/2/2020).

Lebih jauh Putu menjelaskan konsep Holding BUMN yang terkait dengan kemaritiman, baik menyangkut barang dan jasa. “Apakah fokusnya hanya pada pengangkutan (logistik) manusia dan barang ataukah ada yang lain. Misalnya, menggarap soal pengembangan industri pariwisata ke depan. Karenan memang industri pariwisata ini sangat prospektif sebagai penghasil devisa,” tutur anggota Fraksi Partai Demokrat.

Baca :  Tim Ekonomi Tanpa Kekuatan Regulasi Bisa Ambyar

Pasalnya pembentukan holding ini adalah profit oriented, sebab kalau tidak menghasilkan keuntungan bagi negara, percuma saja. “Jadi jangan sampai membebani negara. Karena itu, Dirigent-nya (Meneg BUMN) harus bisa memberikan arah yang jelas, alias clear direction,” paparnya.

Dengan cara itu, holding tidak saling memakan pasar antar BUMN. Karena kita menginginkan masing-masing BUMN memiliki kekhususan, sehingga ada keunggulan yang mereka miliki. “Contohnya Pelni yang awalnya sekedar transportasi laut, banyak mengangkut penumpang kelas menengah ke bawah, bukan berarti tidak boleh mengembangkan pariwisata ke depan,” ucap Legislator asal Bali. ***