JAKARTA-Anggota Fraksi PDIP DPR Charles Honoris meminta pemerintah mencabut atau membatalkan moratorium (MoU) pengiriman TKI, terutama Asisten Rumah Tangga (ART) ke Arab Saudi, karena tidak ada perlindungan hukum yang memadai. “DPR mengutuk keras eksekusi mati Tuti Tursilawati atas tuduhan pembunuhan terhadap majikan itu. Sebab, apapun alasannya tak bisa dibenarkan,” kata Charles dalam diskusi “Daftar Panjang TKI Dihukum Mati” bersama anggota Komisi I DPR Saifullah Tamliha di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (1/11/2018).
Selain itu kata anggota Komisi I DPR itu, pembunuhan tersebut dipastikan tak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan pembelaan diri Tuti. Misalnya saat terjadi pelecehan seksual, pasti Tuti memberontak membela diri dan bisa berakhir dengan kematian. Padahal kata Charles, sudah menjadi kebiasaan hukum internasional setiap negara yang akan mengeksekusi mati itu memberitahukan kepada negara TKI terkait. “Itu mengikat terhadap 21 negara yang telah melakukan MoU dengan Indonesia termasuk Arab Saudi,” ujarnya.
Karena itu dia mengusulkan selama Arab Saudi atau negara tujuan TKI tidak memiliki regulasi untuk melindungi TKI, maka pengiriman TKI harus dihentikan. “Jadi, selama perlindungan TKI itu lemah, tak usah kirim TKI,” imbuhnya.
Sementara itu, Saifullah Tamliha mendukung langkah moratorium pengiriman TKI ke Arab Saudi. Tentu ini sangat penting. Lagi pula, tidak sedikit TKI yang tidak dibayar gajinya, sehingga tidak bisa pulang. “Saya ingat mantan Dubes Maftuh Basuni menemuai Gubernur Makkah yang sekarang menjadi Raja Saudi, Salman Bin Abdul Azis Assu’ud. Bahwa ada 2 orang TKI yang tidak dibayar oleh pangeran-pangeran,” ungkapnya.
Kemudian, kata angota Fraksi PPP, Salman langsung menelpon para Pangeran itu untuk datang ke kantor Gubernur Makkah. Tak lama kemudian, datanglah dua orang majikan. Raja Salman saat ini menanyakan langsung, apa betul kau tak menggaji orang ini. Dua orang pangeran itupun membenarkannya. “Sekarang ganti 10 kali lipat gajinya dan paling lambat 2 jam kamu sudah menyediakan tiket pesawat Jogja Kembali ke Indonesia,” terangnya.
Oleh karena itu, lanjut Saifullah, sepanjang kualitas sumber daya manusia (SDM) masih kurang begitu baik, ditambah lagi soal Bahasa Arab yang kurang lancar, maka sebaiknya lakukan moratorium. “Kta tidak perlu lagilah, kalau perlu cabut secara terbatas.Tidak ada lagi tenaga kerja untuk ke Arab saudi,” tegasnya.
Lebih jauh, kata mantan Waketum PPP, TKI Indonesia kalah mutu dibanding Bangladesh dan Phipina. Pasalnya, pelayan restoran mayoritas dikuasai dua negara itu.”Tidak ada, penyaji makanan dari Indonesia. Banglades dan Philipina upahnya murah, kualitas sumber daya manusianya bagus,” ucapnya.
Oleh karena itu, sambung Saifu, DPR berharap betul agar Pemerintahan Jokowi melarang pengiriman TKI ke Arab Saudi. “Apalagi baru beberapa hari, menteri luar negerinya berunding, menghadap presiden kemudian berunding dengan menteri luar negeri,” pungkasnya. ***
