DPR Minta Penjelasan Soal Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

JAKARTA-Buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali yang merugikan negara sekitar Rp 940 miliar menjadi sorotan DPR.

Pasalnya, buronan kelas kakap tersebut sempat mengurus e-KTP tanpa terdeteksi aparat imigrasi.

“Kita minta penjelasan Pak Dirjen, bagaimana sebenarnya kasus keberadaan Djoko Tjandra ini, seperti apa progresnya yang sudah dilakukan,” kata anggota Komisi III DPR NM Dipo Nusantara dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM, di Jakarta, Senin (13/7/2020).

Kasus Djoko Tjandra benar-benar meruntuhkan lembaga negara. Sehingga wajar masyarakat mempertanyakan hal tersebut.

“Seperti apa mekanisme atau SOP, soal penghapusan red notice dan sistem data base antar lembaga di Indonesia, baik Kemenkumham dan Kepolisian Negara RI,” ungkapnya lagi.

Baca :  Pangkas Pejabat Eselon, PKB: Jokowi Ingin APBN Tepat Sasaran

Tak hanya itu, Anggota Fraksi PKB ini juga mempersoalkan penghapusan red notice atas nama Djoko Tjandra, pada 2014.

“Apakah hal ini sudah dikonfirmasi terlebih dahulu, kepada pihak terkait atau tidak. Pasalnya, Djoko Tjandra, yang terlibat dalam kasus Cessi Bank Bali, sudah menjadi DPO sejak 2009,” jelasnya.

Tentu sangat aneh, lanjut Dipo, karena sekitar 5 Mei 2020, pihak NCB interpol memberitahu kepada Kejakgung, bahwa red notice atas nama Djoko Tjandra sudah terhapus sejak 2014.

Artinya, dua bulan sebelum Djoko Tjandra masuk ke Indonesia, tanpa terdeteksi oleh aparat hukum.

“Apakah ada aturan batas waktu atau kadaluwarsa berlakunya red notice, seperti halnya pencekalan,” tanya Legislator asal NTT I.

Baca :  Buron Kasus Cessie Bank Bali Ditangkap, F-PKB: Sebuah Prestasi Besar

Lebih jauh Dipon meminta penjelasan secara detail, soal kebenaran bahwa Djoko Tjandra sudah menjadi warga negara PNG dengan mengubah nama awalnya dari Djoko Tjandra menjadi Joko Tjandra, menggunakan ejaan baru.

“Kita dapat informasi, pada 8 Juni 2020 lalu, Djoko Tjandra telah mengajukan upaya hukum atau Peninjauan Kembali di PN JAKSEL, padahal dia sudah buron sejak 2009 dan sudah menjadi warga PNG sejak 2008,” imbuhnya.

Seperti diketahui, awal Juni 2020, buronan tersebut sempat melenggang santai masuk ke Indonesia, mendatangi rumahnya di Jakarta, untuk mengurus KTP elektronik di Kelurahan Grogol Selatan, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

KTP elektroniknya selesai tak sampai dua jam.

Setelah itu, ia bergegas ke Kantor Pelayanan Satu Atap Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ditemani penasihat hukumnya dari Anita Kolopaking and Partners untuk mendaftarkan Peninjauan Kembali (PK) kasusnya. Usai mengurus semuanya, Djoko Tjandra kembali melenggang ke luar negeri dengan santainya. ***

Baca :  Korupsi Jiwasraya, DPR: Pelaku Lainnya Harus Dijerat Hukum