DPR Targetkan RUU Keperawatan Selesai 2013

Selasa 17 Sep 2013, 4 : 57 pm
jurnalparlemen.com/andri nurdriyansah

JAKARTA-DPR menargetkan RUU Keperawatan bisa selesai pada akhir 2013. Alasanya tidak mungkin pembahasan RUU Keperawatan ini menunggu jumlah dokter dan perawat seimbang. “Paling lama tahun ini (2013) harus disahkan. Ya, mimpi saja, kalau harus menunggu sampai jumlah dokter yang ideal,” kata Ketua Panja RUU Keperawatan, Nova Riyanti Yusuf dalam diskusi ‘RUU Keperawatan’ bersama Staf Ahli Menteri Kesehatan Prof. dr. Budi Sampurna, dan Sekjen Persatuan Perawat Nasional Indonsia (PPNI),  Harif Fadilah di Jakarta, Selasa (17/9)

Menurut Wakil Ketua Komisi IX DPR, pembahasan RUU Keperawatan sebenarnya berangkat dari spirit nasionalisme, karena banyak daerah terpencil yang tidak memiliki tenaga perawat. Sehingga kurang mendapat perhatian, terutama yang memenuhi standar kesehatan. Dengan UU Keperawatan ini diharapkan terjadi pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah terpencil. “Jumlah dokter yang terbatas, banyak akademi perawat yang tidak terstandarisasi, dan banyaknya perawat yang dikriminalisasi akibat salah penanganan medis, maka itulah yang menjadi spirit perlunya pemerataan pelayanan kesehatan bagi masyarakat khususnya di daerah-daerah terpencil,” tambahnya

Dengan UU Keperawatan ini,  lanjut Nova, nantinya tenaga perawat akan mendapat pendidikan khusus keperawatan yang diharapkan bisa membantu dokter secara profesional. “Nantinya perawat mendapat pelimpahan wewenang dari dokter untuk menjalankan tugas-tugas kedokteran ketika dokter tidak ada atau dalam waktu darurat,” paparnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Pengaduan Konsumen ke OJK Mendekati 1 Juta

JAKARTA-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan

Jokowi Diingatkan Soal Kemiskinan Di Perbatasan

JAKARTA-Masyarakat daerah perbatasan mayoritas dalam kondisi miskin. Oleh karena itu,