JAKARTA-Kementerian Agama dinilai tidak memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Alasannya banyak saran dan masukan DPR yang tidak didengar. Hal itu juga menjadi temuan pokok oleh panja pendidikan Islam yang dibentuk oleh komisi VIII sejak 15 Agustus lalu. Para pejabat Kemenag mulai dari Sekjend sampai Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) tidak memiliki komitmen,” kata anggota Komisi VIII DPR Khatibul Umam Wiranu dalam siaran persnya di Jakarta, Kamis (8/10/2015).
Menurut Umam, kekhawatiran itu didasarkan pada ketidakmampuan jajaran Kemenag membuat RKA/KL. Padahal RKA/KL itu adalah potret sesungguhnya apa yang akan dikerjakan di tahun depan. “Ketidakmampuan dirjen Pendis dan sekjend Kemenag dalam mengurus pendidikan Islam, terbukti mereka tidak bisa menyajikan RKA/KL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga),” terang dia lagi.
Padahal, kata aktivis Gerakan Pemuda Ansor, dalam rapat kerja sebelumnya juga sudah pernah terjadi ditutup tanpa kesimpulan akibat tidak adanya rincian kegiatan yang diminta Komisi VIII DPR. Ada kesan bahwa program kerja ditutup-tutupi. Tidak jelas apa alasannya sehingga mereka menutup itu bahkan ke DPR yang memiliki tugas pengawasan dan penganggaran.
Umam menambahkan memang pasca putusan MK bahwa DPR tidak lagi membahas di satuan tiga/program kerja, namun putusan itu bukan berarti DPR tidak boleh mengetahu apa saja yang akan dikerjakan selama setahun kedepan. Cara kerja pejabat Kemenag ini menunjukkan sikap kontra-konstitusional. “Meminta Menteri Agama mengganti atau setidaknya memberi peringatan keras kepada anak buahnya untuk bekerja secara benar dalam pembahasan RKA/KL. Jargon madrasah lebih baik, tidak tercermin dalam kerja para pejabat Kemenag,” pungkasnya. **aec
