JAKARTA-Dugaan korupsi pembelian helikopter AgustaWestland (AW) 101 dinilai lebih bernuansa politis. Alasannya dari sisi hukum, kasus ini masih belum terlihat jelas, berapa nilai kerugian tersebut. “Kalau masalah kerugian negara, siapa yang menghitung kerugian, harusnya bersifat nyata oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan tidak boleh direka-reka sehingga terlihat ada unsur korupsi,” kata Koordinator Aksi Solidaritas Mahasiswa Untuk Penyelamatan TNI, Prayogi kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/6/2017).
Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa untuk Save TNI (SMUT) mendatangi Komisi I DPR-RI di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, pada Rabu (14/6/2017). Mereka menggelar aksi unjuk rasa menuntut Komisi I DPR memanggil Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait penanganan kasus pembelian Heli AW 101 yang diduga politis.
Prayogi mengaku prihatin atas pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo yang menyebutkan ada dugaan penyimpangan dalam pembelian Heli AgustaWestland (AW) 101. Alasannya pernyataan tersebut bisa menurunkan kredibilitas dan citra TNI di masa mendatang. “Kami merasa prihatin sekali,” tegasnya sambil menyerukan #Save TNI.
Pihaknya, kata Yogi-sapaan akrabnya, mendesak Panglima TNI untuk mengklarifikasi atas pernyataannya. “Untuk itu kami ingin mengadu dan menyampaikan aspirasi ke wakil rakyat di Komisi I DPR-RI agar mendesak Panglima TNI menjelaskan pernyataannya yang mengancam kewibawaan dan citra TNI atas tuduhan ada indikasi tindak pidana korupsi dalam pembelian Heli tersebut,” terangnya lagi.
Lebih jauh kata Yogi, mahasiswa mendesak menghentikan kriminalisasi TNI dan meminta Komisi I DPR turun tangan menyelidiki ada apa di balik Pernyataan Panglima TNI di Kantor KPK. “Kami melihat pernyataan Panglima TNI di Kantor KPK sangat bernuansa politis dan merugikan kewibawaan dan citra lembaga TNI,” ucapnya seraya mendesak aksi penyelamatan (#Save TNI) TNI dari unsur politik.
Mendesak Panglima TNI bertanggung jawab atas pernyataannya, sambung Yogi, meminta Komisi I DPR RI memanggil Panglima TNI dalam rapat kerja. “Juga mempertanyakan apa dibalik motif Panglima TNI membuat pernyataan adanya indikasi korupsi dalam pembelian Heli AW 101,” imbuhnya.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengajukan permohonan kepada Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK) untuk mengaudit proses pengadaan sejumlah alat utama sistem persenjataan (Alutsista) di Kementerian Pertahanan, salah satunya pembelian helikopter Agusta Westland 101. Hal tersebut dibenarkan salah seorang Anggota BPK Agung Firman Sampurna. “Panglima minta audit investigatif (pengadaan sejumlah alutsista, salah satunya Agusta Westland 101),” ujar Agung di Gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2017).
Permohonan audit investigatif tersebut sebenarnya sudah lama diajukan. Namun, saat itu BPK masih fokus menyelesaikan pemeriksaan keuangan kementerian/lembaga. “Teman-teman tahu semua ya, sampai saat ini, Kemenhan, opininya itu masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP),’ lanjut dia.
Saat itu, audit investigatif bukan prioritas. Namun kini, BPK sudah menyelesaikan pemeriksaan laporan keuangan kementerian/lembaga. Oleh sebab itu, BPK akan memulai proses audit dengan membentuk tim. “Dalam waktu dekat tim akan kami susun untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Ingat ya, tidak hanya Agusta Westland 101, tapi juga seluruh pengadaan alutsista yang berdasarkan ‘risk assesment’ kami dianggap berisiko tinggi di Kementerian Pertahanan,” ujar Agung.
