Mantan Ketua bidang Luar Negeri Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) ini juga mengetakan, pemerintah Indonesia harus mampu memberikan bingkai umum yang pas. Perlu ada pesan kunci yang konsisten bahwa apa yang terjadi dengan Papua dan masyarakat Papua bukanlah rasialisme atau rasisme.
Buktinya, tidak ada satu pun produk hukum di Indonesia yang menempatkan masyarakat Papua sebagai kelompok masyarakat yang berbeda dari kelompok masyarakat lain di Indonesia.
Banyak tokoh Papua yang menempati posisi penting di lembaga eksekutif dan legislatif baik di tingkat nasional maupun lokal, juga di TNI dan di Polri.
Persoalan yang dihadapai masyarakat Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat secara umum sama dengan yang dialami masyarakat di tempat-tempat lain di Indonesia, yakni ketimpangan dan ketidakadilan pembangunan, mismanajemen pemerintahan, korupsi yang massif, dan sebagainya.
Teguh juga mengatakan perlu memberi kesempatan kepada tokoh-tokoh Papua untuk menjadi “jurubicara” yang menjelasakan situasi di Papua dan Papua Barat.
“Layar informasi jangan didominasi wajah-wajah yang bisa memunculkan keraguan di tengah masyarakat Indonesia, warga Papua, dan juga komunitas global,” ujar Teguh lagi.
Begitu juga dengan penempatan agenda prioritas dalam rangka memulihkan keadaan. Menurutnya, di tengah situasi konflik yang tidak menentu, kehadiran pasukan keamanan dan penegak hukum tentu sangat dibutuhkan. Namun kehadiran pasukan itu semestinya tidak dijadikan tema utama.
“Saya kira akan lebih menarik apabila pemerintah mengedepankan pengiriman bahan makanan untuk mengganti yang rusak karena pasar terbakar, atau mengirim tim khusus untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak akibat kerusuhan. Juga mengirimkan tenaga medis untuk membantu rumah sakit yang barangkali terkena dampak kerusuhan. Operasi ekonomi dan kesejahteraan lebih penting dikedepankan,” kata Teguh lagi.
Kembali kepada pernyataan Michele Bachelet
Teguh menggarisbawahi sambutan Bachelet pada pernyataan-pernyataan Presiden Joko Widodo dan pejabat tinggi lain yang mengajak pihak-pihak yang tidak puas untuk berdialog.
“Seruan Bachelet agar pemerintah melindungi wartawan, aktivis HAM dan pro demokrasi juga perlu diperhatikan,” demikian Teguh.
