Ekonom: Kalau APBN Mau Sehat, Naikan BBM

Rabu 20 Mar 2013, 1 : 31 pm
by

JAKARTA-Kebijakan menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan satu-satunya opsi menyelamatkan perekonomian Indonesia. Langkah ini diharapkan bisa mendukung pencapaian target dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional yang cenderung mengalami penurunan. “Kalau APBN kita mau sehat maka harga BBM dinaikan,”  ujar Ekonom Kepala PT Mandiri Sekuritas, Destry Damayanti  di Jakarta, Rabu (20/3).

Menurut dia, kebaikan harga BBM sudah mendesak dan diberlakukan tahun ini.  Jika tidak, APBN akan tertekan.

Destry menjelaskan, penetapan harga BBM bersubsidi sebesar Rp4.500 per liter yang sedianya ditujukan untuk menopang kinerja perekonomian nasional sudah tidak ideal. Pasalnya, disparitas harga antara BBM bersubsidi dan non-subsidi yang lebar menjadi pemicu tidak efisiennya penggunaan BBM bersubsidi. “Disparitas harga antara Premium yang harganya Rp4.500 dan Pertamax di atas Rp9.000 akan menimbulkan praktik-praktik curang,”  jelas dia dia.

Lebih lanjut Destry memperkirakan, konsumsi BBM bersubsidi pada tahun ini akan melampaui kuota yang telah tertuang di APBN 2013 sebesar 46,01 juta kiloliter. Mengingat, pada 2012 lalu konsumsi BBM bersubsidi melewati kuota yang telah ditetapkan sebelumnya. “Konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan juga akan melewati target 46 juta kiloliter, karena seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi kita diperkirakan akan meningkat,” kata dia.,

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari BeritaMoneter.com. Mari bergabung di Channel Telegram "BeritaMoneter.com", caranya klik link https://t.me/beritamoneter, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca juga berita kami di:

Komentar

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kinerja IPCM Terus Positif, Retail Investor Makassar Happy

MAKASSAR-PT Jasa Armada Indonesia Tbk (IDX: IPCM) kembali menggelar kegiatan

Harga Referensi Biji Kakao Naik, CPO Melemah, BK Tetap

JAKARTA- Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan harga referensi produk CPO untuk