JAKARTA-Pengamat Kebijakan Publik, Fernando Sitorus menilai perombakan sejumlah Komisaris dan Direksi Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) masih jauh dari kata profesional.
Pasalnya, posisi strategis tersebut banyak diisi pensiunan dan orang lama.
“Kita akui, kinerja Erick Thohir kerjanya bagus, cuma yang menjadi kelemahan, setelah kita melihat SDM yang dirombak tersebut, ternyata orangnya itu-itu saja, kalaupun ada yang baru masuk, paling tidak dari pensiun TNI atau Polri,” kata Fernando, Senin (8/6/2020).
Walau Erick Thohir dikenal sebagai sosok yang luar biasa dan sanggup menggawangi persoalan di BUMN sebagaimana berbagai rancangan sejak awal, namun karena adanya kepentingan dari belakang, dinilai membuat Erick Thohir lemah dan tidak berdaya.
“Di sini saya melihat, Erick Thohir tersandera oleh kepentingan. Jadi, Erick Thohir yang selama ini kita kenal profesional dan kualitasnya mampuni, tidak mampu berbuat banyak dengan kepentingan yang bermain saat ini,” ujar lulusan Pascasarjana Jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia (UI) ini.
Seharusnya ujar Fernando, yang tidak berkompeten lagi duduk di BUMN, dievaluasi dan diganti dengan orang-orang yang masih segar dan baru.
“Jangan diambil lagi yang dari pensiunan, biarlah mereka menikmati masa pensiunnya, karena mereka sudah kadaluarsa, umur rata-rata di atas 60 tahun. Lebih baik mereka bermain dengan anak cucu daripada mengurus BUMN yang notabene kerjanya begitu berat,” jelas Fernando yang juga merupakan Dosen Universitas 17 Agustus Jakarta ini.
Fernando menuturkan, Jokowi pernah menyampaikan, sekitar 70 persen lebih BUMN tidak mendukung dia dalam Pilpres dia sebelumnya. Ini harusnya menjadi evaluasi yang efektif bagi Erick Thohir.
“Sebagai pengamat saya melihat, kinerja Erick Thohir bagus, cuma kelemahan yang fatal, dia mengalami dilema. Mau profesional, tapi satu sisi ada kepentingan yang mengintimidasi dia, dan banyak pemikiran yang tidak rasional yang mempengaruhi keputusannya sebagai menteri BUMN, ini yang sangat kita sayangkan. Kita harapkan kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini,” paparnya.
Ia juga berharap agar Presiden juga memberikan otoritas yang penuh kepada Erick Thohir, dan jangan setengah-setengah. Harus ada ketegasan presiden dalam hal ini.
“Saya yakin, ketika diberikan kewenangan kepada Erick Thohir, kinerja BUMN kita bisa lebih bagus,” ulasnya.
Diakuinya, memang tidak ada aturan tentang rangkap jabatan, entah seorang menteri atau staf menteri, menjadi komisaris BUMN tertentu, tapi etika harus dikedepankan.
“Istilah gaulnya, jangan rakus dong. Ini yang membuat Erick Thohir tersandera. Saat mereka meminta, mungkin Erick Thohir tidak enak. Ini yang menyebabkan gerak profesional menjadi terganggu. Belum lagi kita melihat, link-link kampus tertentu menjadi komisaris BUMN, kita bisa lihat profilnya lah. Padahal jaringan-jaringan kampus tertentu kadang bertumpuk kampus tertentu. Ini kan nggak bagus dan tidak sehat. Saya yakin Erick Thohir dilema dengan kondisi ini,” pungkasnya.
