EWI: Waspadai Manuver Freeport Paska Mundurnya Maroef

Thursday 21 Jan 2016, 2 : 10 am
by
Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean

JAKARTA-Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsoeddin resmi mengundurkan diri. Maroef pun menyampaikan pengunduran diri melalui surat elektronik yang disampaikan ke seluruh pegawai Freeport. Meski mundur, pemerintah harus mewaspadai manuver yang dilakukan oleh pihak Amerika Serikat dan Freeport, baik ditingkatan local Papua maupun dikancah internasional. “Kita perlu waspada jamgan sampai isu kontrak Freeport bergeser kepada isu politik internasional dan lokal di Papua,” ujar Direktur Eksekutif Energy Watch Indonesia (EWI), Ferdinand Hutahaean di Jakarta, Rabu (20/1).

Sebelum menyatakan mengundurkan diri, Maroef sempat ditawari untuk kembali menjadi Presiden Direktur Freeport Indonesia di periode berikutnya. Tawaran itu datang langsung dari induk perusahaan, Freeport McMoRan. Sayangnya, tawaran ini ditolaknya.

Ferdinand mengaku pengunduran diri Maroef bukanlah sesuatu yang mengagetkan karenanya tidak perlu diapresiasi. Justru pengunduran ini sesuatu yang sudah diprediksi pasti terjadi ditengah keterpurukan Freeport Mcmoran. Apalagi, Jim Bob juga sudah mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Menurutnya, pengunduran diri Maroef juga terkait dengan ketidak pastian masa depan Freeport Indonesia pasca 2021. Maroef pada awalnya dinilai akan mampu memuluskan masa depan Freeport di Papua melihat latar belakang Maroef yang mantan Waka BIN. Tetapi, ternyata semua itu tidak seperti harapan pemilik Freeport dan AS.

Keadaan menjadi tidak menentu setelah Jim Bob dan Maroef membuat blunder dengan membuka rekaman skandal papa minta saham yang pada akhirnya justru semakin menggelorakan semangat nasionalisasi tambang Freeport. “Inilah yang paling memaksa bagi Maroef untuk mundur atau dipaksa mundur,” terangnya.

Namun demikian jelasnya, pengunduran diri Maroef harus dijadikan oleh pemerintah sebagai momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Freeport. Pemerintah harus melakukan evaluasi terbuka bersama seluruh stake holder, unsur masyarakat dan para ahli untuk menghasilkan rekomendasi keputusan dalam rangka mengambil kebijakan bagi Presiden Jokowi atas nasib Freeport.

Sebab, masih ada sejumlah pertanyaan yang harus dicari jawabannya secara bersama, yakni terkait divestasi saham, kelanjutan operasi Freeport dan berapa cadangan komoditi yang masih tersisa pada tambang tersebut. “Jawaban dari pertanyaan ini tentu akan menghasilkan kesimpulan bagaimana pemerintah harus bersikap,” pungkasnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Don't Miss

Kelas Menengah Penggerak Ekonomi Indonesia

JAKARTA-Pemerintah mencatat lebih dari 50 juta rakyat Indonesia tergolong kelas

Formappi: Polisi Harus Usut Tuntas DPR Berijasah Palsu

JAKARTA-Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berharap