JAKARTA-Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Ralyat (Korkesra), Fahri Hamzah mengungkapkan bahwa untuk mewujudkan Parlemen modern, DPR lewat Tim Reformasi yang dibentuknya sedang membangun tonggak-tonggak lanjutan dari ikhtiar tersebut.
Dengan tim tersebut yang setahap demi setahap DPR, ingin mengajukan satu perubahan yang perlahan tetapi pasti.
“Ketika pimpinan DPR yang baru, kita punya undang-undang yang relatif baru, yakni UU Nomor 17 tahun 2014 ada banyak nuansa baru dalam UU itu,” kata Fahri saat menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional dengan tema “Penguatan Kelembagaan DPR Menuju Lembaga Perwakilan Modern” di Ruang Abdul Muis Gedung Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (4/12/2018).
Fahri menurutkan, kalau dibaca tahapan-tahapan, sebenarnya secara konseptual itu sudah dilakukan, bahkan sekarang ini ada penulisan buku Setahun DPR, setebal ribuan halaman dengan sejumlah data yang diambil jejaknya dari Volksraad (Dewan Rakyat) zaman Belanda dulu.
Sebagai satu kontinyu bahwa di zaman Belanda itu ada Dewan Rakyat yang anggotanya dipilih sangat selektif oleh sekitar 2000 sampai 3000 orang yang punya hak pilih waktu itu, dan terpilihlah beberapa pribumi juga menjadi anggota Volksraad.
“Salah satunya adalah Abdul Muis yang sekarang ini diabadikan namanya disalah satu ruangan yang semua bernama Operation Room menjadi Ruang Abdul Muis di Kompleks Parlemen,” jelasnya.
Sebenarnya, masih menurut Fahri, ada banyak orang pribumi yang menjadi anggota Volksraad lain waktu itu, dan mereka adalah para pribumi yang vokal, salah satunya adalah Jahja Datoe Kajo yang berasal dari Agam, Sumatera Barat.
Sebagai anggota Volksraad, Jahja Datoe Kajo dikenal anggota yang ngotot sejak selesainya Kongres Pemuda atau bahkan sebelum itu dia sudah ngotot memakai Bahasa Melayu.
Bahkan, dia memaksa kalau ada yang mengintrupsi pembicaraannya harus berbahasa Melayu.
“Jadi orang Belanda nggak bisa intrupsi kalau tidak bisa berbahasa Melayu. Nah, itu sedang dibuat kronologi dalam sejarah dari buku yang sedang digarap. Sementara di Tim Reformasi kita sedang merancang berbagai disain, termasuk konsep tertulisnya,” kata Fahri lagi.
Melanjutkan sambutannya, Fahri Hamzah mengatakan, keinginan DPR adalah betul-betul memiliki satu tradisi legislatif atau lembaga perwakilan yang baku.
Sebab kalau membaca itu, mulai dari Volksraad zaman Belanda, lalu kemudian dizaman kemerdekaan dibentuklah Komite Nasiponal Indonesia Pusat (KNIP), lalu selama demokrasi liberal dulu (setelah Pemilu 1955), kemudian setelah Dekrit, kemudian DPR GR, dan Orde Baru sampai Reformasi sekarang ini, kadang-kadang melihat seperti ada diskontiunitas konsepsi legalatif, karena seperti melompat.
“Apalagi tempat kita ini, sebenarnya bukan kawasan Parlemen, tetapi kawasan Conevo yang didalam imajinasi Soekarno, Indonesia itu pusat dunia atau alternatif bagi peradaban Barat dan Timur yang terbentuk di luar sana. Dan bahkan kalau kita membaca sampai sekarang, saya sendiri masih punya keyakinan bahwa Pancasila itu bisa menjadi idelogi alternatif dunia,” sebutnya.
Memang diakui Anggota DPR dari Dapil NTB itu, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia, diperlukan penjurubicaraan yang baik, karena itu perlu satu kelembagaan yang kuat agar secara bertahap kelas politik Indonesia ini masuk ke kelas dunia.
“Sebab kalau kita ini semakin minder, itu juga yang menyebabkan politik kita ini tidak mampu menjangkau dunia. Padahal, kalau kita bicara generasi awal republik ini adalah politisi-politisi kelas dunia. Jadi wajar kalau kita punya mimpi besar, mimpi menjadi pusat peradaban dunia,” pungkas Fahri Hamzah. ***
