JAKARTA –Masalah pencabutan subsidi lsitrik bagi rakyat merupakan langkah yang sensitif. Kebijakan mencabut subsidi harusnya ditunda dulu. Pemerintah mesti mencari solusi yang tepat. “Harus nya itu di prioritaskan. Kasih lah rakyat itu kabar baik jangan kabar buruk terus. Janjinya kampanye kan dulu nggak gitu (sabut subsidi),” kata Wakil Ketua DPR RI Koordinator bidang Kesejahteraan Rakyat (Kokesra), Fahri Hamzah kepada wartawan di sela-sela acara buka puasa bersama di Nusantara III Gedung DPR RI, Rabu (14/6/2017).
Lebih jauh kata Fahri, pemerintah harus memperbaiki dulu pengelolaan anggaran termasuk penyerapan. Dengan perbaikan struktur APBN, maka pembangunan tidak mengorbankan yang lain. “Pembangunan si pembangunan tapi jangan bebani rakyat dong,” ucapnya.
Fahri menilai era pemerintahan Jokowi-JK terlalu masif pencabutan subsidi. Padahal dengan penyusunan APBN yang baik, sangat mudah menata pembangunan. “Bicara pencabutan subsidi ini agak sensitif. Itu harus dihitung benar. Apakah pemerintah harus cabut subsidi atau cari pemasukan lain yang nggak membebani rakyat,” jelasnya
Disisi lain Fahri mengingatkan Presiden Jokowi soal janjinya saat kampanye pilpres lalu, yang bilang akan membangun infrastruktur. “Coba dulu Jokowi janjikan akan bangun infrastruktur dengan mencabut subsidi, pasti dia nggak kepilih,” tambahnya seraya meminta agar pemerintahan ini jangan membebani rakyat dengan cara mencari pemasukan dari yang lain. Bukan mencabut subsidi.
Dia pun mengaku bingung dan tidak tahu bagaimana cara pemerintah melakukan koreksi terhadap belanja yang un-plane ini. Sebab dari awal yang buat Sri Mulyani selaku menteri keuangan, tetapi kenapa kaget? “Tapi kan dia (Sri Mulyani) jadi menteri udah lama. Mestinya, kalau ada kekeliruan belanja infrastruktur dari awal omongin dong jangan diem-diem rakyat dibebani. DPR juga nggak diajak ngomong,” katanya.
Fahri lebih cenderung infrastruktur jual saja atau diprivatisasi saja ketimbang membebankan rakyat seperti sekarang ini. Misalnya setelah bangun tol, kemudian jual. Jangan janjinya mau bangun infrastruktur, tapi rakyat dibikin menangis.
“Udah jual aja infrastruktur dah kadung. Kasih aja swasta. Kayak monorail mangkrak apa si penjelasannya. Itu kan speed Pemda Jakarta terhadap monorail. Itu kan sederhana jual aja. Ada asset 300 miliar tendang aja kesitu. Ingat, membuat rakyat susah itu berbahaya,” pungkasnya. ***
