JAKARTA-Presiden Joko Widodo untuk pertama kalinya menyampaikan 3 pidato dihadapan Sidang Paripurna Tahunan MPR 2015 pada Jumat (14/8). Namun, tidak ada yang spesial dari pidato presiden tersebut. Justru banyak yang paradoks (bertentangan dengan fakta). “Presiden harus berkarya nyata bukan berkarya kata,” ujar Ketua Komisi V DPR RI, Farry Djami Francis seperti dikutip dari laman facebooknya di Jakarta, Jumat (14/8).
Seperti diketahui, ada 3 pidato yang disampaikan Presiden Jokowi hari ini. Pertama, saat Sidang Tahunan MPR. Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Kedua, saat Sidang Bersama DPD dan DPR. Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-70 Kemerdekaan RI. Dan ketiga saat Rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR tahun sidang 2015-2016. Dalam sidang ini, Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangan. Jokowi kemudian akan menyerahkan RUU tersebut ke Ketua DPR. “Tidak ada yang istimewa dari ketiga pidato ini,” tuturnya,
Menurut Ketua DPP Bidang Percepatan Pembangunan Daerah Partai Gerindra, pidato yang disampaikan Presiden Jokowi ini melenceng dari fakta. Misalnya, Presiden bicara soal perwujudan janji-janji UUD 1945. Tetapi faktanya, pemerintah gagal menyediakan lapangan pekerjaan bagi warganya. “Bahkan, secara terang-terangan, membuka “kran” lebar-lebar bagi masuknya tenaga kerja asing yang menggerus kesempatan kerja warga lokal,” kritiknya.
Demikian juga, soal kemandirian ekonomi. Fakta memperlihatkan, pemerintah justru menggantungkan kelangsungan ekonomi nasional kepada asing melalui Utang Luar Negeri yang bertumpuk. “Saat ini, debt service ratio kita sudah di atas 50 persen. Itu berbahaya dan mengancam kedaulatan fiskal kita. Lebih dari setengah penerimaan ekspor hanya habis untuk bayar Utang Luar Negeri,” tegas politisi asal Nusa Tenggara Timur (NTT) ini..
Paradoksnya pidato Presiden Jokowi terlihat saat berbicara soal janji-janji kemerdekaan 17 Agustus 1945. Tapi, faktanya, di saat yang sama, pemerintah (Pertamina dan PLN) justru akan menaikkan harga BBM dan TDL menjelang hari kemerdekaan. Lebih dari itu, rencana sewa-ulang pembangkit-pembangkit PLN oleh Tiongkok, justru makin menjerumuskan listrik nasional untuk tidak pernah merdeka 100%. “Karena itu, ke depan, saya berharap Presiden bisa mewujudkan janji-janjinya secara konsisten dan konsekwen. Satunya kata dengan perbuatan,” pungkasnya.
Farry Francis: Pidato Presiden Jokowi Paradoks
